Dalam bidang perpustakaan, authority control merupakan konsep yang sudah lama dipakai untuk mengendalikan daftar nama dan subjek, sedemikian rupa sehingga potensi keragaman dalam cara penulisan dan penggunaan nama atau subjek tersebut tidak menimbulkan kebingungan ketika dipakai untuk menyimpan dan menemukan kembali sebuah data. Di dalam konsep authority control ini melekat sebuah struktur saling-merujuk (cross reference) sehingga satu nama atau satu istilah dapat dikaitkan dengan nama dan istilah lainnya, sedemikian rupa sehingga jika ada keraguan tentang penggunaan nama atau istilah tersebut, maka baik pengelola perpustakaan maupun pengguna perpustakaan dapat mencapai kesepakatan dengan melihat ke daftar authority control. Dari segi sistem <a href=”http://www:24631/Wiki%20Pages/automasi%20perpustakaan.aspx“>automasi perpustakaan</a>, authority control berkaitan erat dengan fungsi validasi data (data validation) yang melakukan pengecekan tentang cara penulisan pada saat sebuah data dimasukkan ke dalam sistem. Sering dikatakan bahwa authority control begins where data validation stops  – sebuah nama atau istilah dicek terlebih dahulu, sehingga setelah masuk ke dalam sistem maka nama atau istilah itu menjadi terkendali dan tidak berpotensi menimbulkan kebingungan atau kesalah-pahaman di kemudian hari.

Dalam fasilias katalog online yang adalah bagian dari sistem automasi perpustakaan, authority control berperan sangat penting untuk mengefektifkan fasilitas pencarian. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sebuah authority control terlihat oleh pemakai sebagai sebuah daftar sederhana yang mengandung semua nama atau istilah “resmi”  atau istilah yang dipakai di dalam katalog bersangkutan. Misalnya, sebuah name authority file berisi daftar nama-nama pengarang yang mungkin muncul di salah satu ruas katalog. Bagi pemakai, daftar nama tersebut berfungsi sebagai pernyataan tentang cara menuliskan nama yang benar dan yang dapat diterima oleh katalog sebagai nama “resmi”. Bagi pustakawan, daftar nama tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengecek apakah nama yang dipakai di katalog sudah sesuai dengan daftar “resmi”. Sistem automasi perpustakaan dapat menjadikan fungsi pengecekan oleh kedua belah pihak ini secara otomatis; misalnya, dengan merujukkan pemakai yang salah mengetik nama ke nama yang benar, atau dengan mengecek validasi sebuah nama ketika pustakawan mengisi pangkalan data katalog.

Authority control tentunya tidak hanya menyangkut data bibliografi. Dalam sub-sistem sirkulasi yang menjadi salah satu pilar sistem automasi perpustakaan, authority control dapat dipakai untuk mengecek atau memvalidasi nama anggota perpustakaan. Ketika seorang petugas perpustakaan atau sebuah mesin pengembalian buku otomatis menerima nama dan identitas seorang anggota perpustakaan, maka komputer pertama-tama akan melakukan pengecekan ke sebuah berkas yang berisi daftar semua anggota perpustakaan. Berkas ini adalah authority file pula adanya. Untuk keperluan integritas data, seringkali berkas ini bukan hanya berisi satu datum (misalnya nama), melainkan juga berbagai data lain yang berkaitan seperti alamat, nomor kartu anggota, dan sebagainya. Dalam sebuah perpustakaan digital, pengecekan identitas anggota ini juga dapat meluas menjadi manajemen identifikasi.