oleh: Wahid Nashihuddin

Sumber : http://pustaka1987.wordpress.com/2010/08/25/pengelolaan-koleksi-digital-perspektif-uu-hak-cipta/

1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang informasi, misalnya penemuan jaringan internet dan informasi digital, telah memberikan dampak positif yang sangat besar dalam dunia perpustakaan. Salah satu bentuk kemajuan perpustakaan di bidang teknologi informasi adalah pembangunan perpustakaan digital. Menurut Briang Lang dalam Qalyubi (2003:443), perpustakaan digital adalah penggunaan teknologi digital untuk memperoleh, menyimpan, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap informasi dan materi-materi yang diterbitkan dalam bentuk digital atau didigitalisasikan dari bentuk tercetak, audio visual, dan bentuk-bentuk lainnya. Pembangunan perpustakaan digital mengakibatkan adanya perubahan sistem layanan informasi, awalnya menggunakan sistem layanan konvensional (manual) hingga berubah ke sistem layanan digital yang dibantu dengan perangkat program komputer, yaitu hardware, software, brainware, dan jaringan komputer yang memadai untuk membangun perpustakaan digital.

Pendit (2007:7-8) mengatakan bahwa pembangunan perpustakaan digital di sebuah pendidikan tinggi idealnya memperhatikan tiga aspek penting. Pertama, aspek organisasional. Aspek ini mencakup permasalahan tata kehidupan perguruan tinggi sebagai masyarakat pengguna jasa perpustakaan, persoalan pengaturan sumber daya informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks manajemen perpustakaan secara keseluruhan. Kedua, aspek mekanisasi, otomatisasi, dan komunikasi informasi. Pada aspek ini pustakawan diajak untuk mengenali ciri-ciri dasar dari masing-masing teknologi dan bagaimana memanfaatkan ciri-ciri tersebut bagi pengelolaan organisasi perpustakaan yang baru. Ketiga, aspek legalitas, aspek legal dan etis dari penggunaan teknologi baru di masyarakat. Sebagai sebuah masyarakat modern, perpustakaan memerlukan pengaturan tentang hak dan kewajiban dalam cara menyajikan, menyimpan, menyebarkan dan menggunakan informasi dalam kegiatan pendidikan tinggi. Berbagai aspek tersebut sepantasnya menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait dengan keberadaan suatu informasi elektronik, baik pengguna sistem (user), pengembang sistem (developer), dan penyelenggara sistem (operator) serta pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina penyelenggaraan sistem agar dapat melindungi kepentingan publik.

Pembangunan perpustakaan digital bertujuan untuk memberikan akses yang mudah kepada seluruh pengguna serta dapat melengkapi fungsi dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Di lembaga perguruan tinggi, sistem layanan ini dapat membantu dalam meningkatkan berbagai layanan informasi kepada para pengguna dalam bentuk sumber-sumber

informasi yang tidak hanya disediakan untuk akses lokal tetapi juga di luar gedung perpustakaan, yang dikenal dengan istilah akses jarak jauh (remote access). Menurut Hoo (2003:77) dalam Arianto (2008:2), prioritas utama penyediaan sumber-sumber informasi digital di lingkungan perpustakaan perguruan tinggi diarahkan pada pengembangan strategi dan sistem layanan di mana para mahasiswa dan dosen dapat memperoleh akses yang maksimal terhadap sejumlah layanan dan sumber-sumber informasi perpustakaan.

2. Problematika Hak Cipta

Pada tahap perkembangan dan kemajuan suatu lembaga informasi termasuk juga perpustakaan dalam membangun infrastruktur jaringan elektronik atau digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

  1. Eksternalitas pada tingkat sosial, seperti penerapan hukum pada kekayaan intelektual (copyright), investasi dalam infrastruktur komunikasi nasional.
  2. Keterbatasan lembaga dan organisasi lokal, seperti ketersediaan sumber daya, kebutuhan pengguna, kepemimpinan seseorang dalam mengatur organisasi.
  3. Terobosan teknologi informasi merubah kebiasaan sosial dan kerja dalam skala besar (Yuadi, 2008:2).

Melalui penyediaan sumber-sumber informasi digital, perpustakaan dapat mengembangkan program yang memungkinkan para penggunanya untuk mengakses basis data perpustakaan. Mengingat pentingnya sumber-sumber informasi digital ini sejumlah perpustakaan perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas informasi elektronik atau digital mereka, apakah itu berupa jurnal elektronik (e-journal), e-theses, edisertations, atau buku-buku elektronik (e-books) lainnya, baik yang disajikan secara utuh (full text) maupun sebagian (abstrak)-nya saja. Dilihat dari segi legalitas dari suatu jenis ciptaan atau koleksi yang didigitalkan, Wahono (1999:3) menyebutkan ada beberapa faktor penghambat di antaranya:

1. Masalah mendigitalkan dokumen

Pembuatan perpustakaan digital tidak menemui masalah selama dokumen yang diterima berupa file elektronik. Masalah muncul pada saat dokumen yang diterima berupa file non-elektronik, misalnya berupa kertas atau buku. Proses pendigitalan koleksi tercetak agak rumit seperti halnya untuk merubah format dari isi sumber aslinya, apakah akan diformat sebagian (abstrak) atau secara keseluruhan (full text).

2. Masalah hak cipta, yaitu:

  1. Hak cipta pada dokumen yang didigitalkan. Kegiatan di dalamnya adalah merubah dokumen tercetak ke dokumen digital, memasukkan dokumen digital ke database, merubah dokumen digital ke format Hypertext Markup Language (HTML).
  2. Hak cipta pada dokumen di jaringan komunikasi. Di dalam hukum hak cipta masalah transfer dokumen atau koleksi lewat jaringan komputer belum didefinisikan dengan jelas. Hal yang perlu disempurnakan adalah tentang hak menyebarkan, hak meminjamkan, hak memperbanyak, hak menyalurkan baik kepada masyarakat umum atau pribadi. Semua transfer datanya memanfaatkan media jaringan komputer termasuk di dalamnya internet, intranet, dan sebagainya.
  3. Masalah penarikan biaya. Hal ini menjadi masalah terutama untuk perpustakaan digital swasta yang menarik biaya untuk setiap dokumen yang diakses maupun yang dicetak. Namun, dalam prakteknya perpustakaan juga sangat sulit untuk menerapkan peraturan hak cipta secara optimal.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Tri-Wahyu (2008:4), bahwa penerapan hak cipta di perpustakaan tidak dapat berjalan optimal karena disebabkan oleh beberapa alasan di bawah ini:

  1. Ketidaktahuan pengguna tentang hak cipta, dapat dibuktikan dengan banyaknya permintaan foto kopi keseluruhan buku.
  2. Penjelasan yang kurang lengkap dari petugas perpustakaan tentang hak cipta membuat pengguna merasa tidak mempunyai beban untuk membuat salinan keseluruhan isi buku.
  3. Pelanggaran hak cipta menjadi tanggung jawab moral pengguna, karena merekalah yang memanfaatkan salinan perbanyakan dengan alasan apapun.
  4. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta di perpustakaan, karena di UU Hak Cipta sendiri juga tidak menyatakan secara jelas tentang pemanfaatan koleksi di perpustakaan.
  5. Terbatasnya terbitan yang ada di perpustakaan, sehingga mengharuskan pengguna memperbanyak sendiri dengan menggunakan jasa perpustakaan.
  6. Tuntutan kebutuhan pengguna dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pengetahuan tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat luas.
  7. Pendidikan moral dan faktor ekonomi yang menyebabkan perpustakaan lebih bijak menyikapinya.
  8. Tuntutan layanan prima kepada pengguna, jika aturan hak cipta terlalu kaku maka perpustakaan akan ditinggalkan pengguna.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, Pendit (2007:166) mengatakan bahwa ketentuan hukum mengenai hak cipta adalah tidak adil bagi sebagian pihak, termasuk juga tidak adil bagi perpustakaan. Hal itu terjadi karena pihak perpustakaan beranggapan bahwa lembaga-lembaga informasi yang besar saja, seperti halnya penerbit buku dan agen-agen informasi ternama yang mengambil keuntungan terbanyak dari materimateri yang dilindungi hak cipta, dan bukan para pencipta karya tersebut.

3. Bagaimana Mengelolanya?

Menjawab pertanyaan di atas adalah mengelola koleksi tersebut sesuai dengan prosedur dan kaedah etis penggadaan koleksi digital. Penerapan kaidah ini erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak privasi dari masyarakat di dalam dunia digital. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pendit (2007:167), kaidah penggandaan koleksi digital tersebut dikenal dengan istilah PAPA, yaitu privacy (kerahasiaan), accuracy (keakurasian), property (kepemilikan), dan accessibility (keteraksesan). Selain itu, perpustakaan juga memiliki perangkat peraturan atau kebijakan khusus dalam mengelola sumber daya informasi digitalnya, seperti peraturan deposit, copy left, trade-secrecy, dan doktrin fair use. Terdapat hal yang menarik bahwa perpustakaan dalam melaksanakan tugas digitalisasi koleksi tidak akan bermasalah dan bertentangan dengan ketentuan hukum dari hak cipta selama tujuan tersebut hanya sebatas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, dan bukan untuk kepentingan komersial.Pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 15 point (a) UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 sebagaimana berbunyi;

“Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan dari pencipta”.

Dengan kata lain, jika lembaga informasi atau perpustakaan akan melakukan pendigitalan suatu dokumen atau koleksi dengan tujuan dan kepentingan yang lain, hendaknya lebih berhati-hati agar nantinya tidak berujung pada hukuman denda dan sanksi pidana bagi perpustakaan. sebagai contoh, jika pengguna akan memanfaatkan koleksi tersebut dengan cara men-download file suatu karya hendaknya teregistrasi lebih dulu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh perpustakaan. Sebagaimana yang dikatakan Pendit (2007:164) menambahkan bahwa pengguna yang akan men-download dokumen digital hendaknya harus memperhatikan dua syarat di bawah ini:

  1. Mewajibkan pelaku download untuk memberikan alamat e-mail asli.
  2. Mewajibkan pelaku download menyetujui perjanjian penggunaan (user agreement) atau perjanjian lisensi (license agreement) dari setiap isi informasi digital yang hendak di download, sampai dengan menggunakan sarana-sarana kontrol teknologi untuk menyaring penggunaan isi yang tidak sah.

Selain itu, mengenai  ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh lembaga perpustakaan dalam memiliki bukti tertulis dan tanda tangan dari pihak pemilik ciptaan yang menyerahkan kopian karyanya ke perpustakaan. Hal tersebut dikatakan secara jelas oleh Cornish (2007:66) bahwa ada beberapa ketententuan yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Suatu kopian tidak diberikan sebelum form pernyataan ditandatangani oleh pengguna.
  2. Kopian tidak akan digunakan kecuali untuk penelitian dan untuk tujuan non-komersial atau pembelajaran pribadi dan berjanji bahwa kopian tersebut tidak akan diberikan ke banyak pihak.
  3. Sesungguhnya bahwa substansi dari setiap koleksi yang dikopi pengguna, semua perpustakaan menghendaki adanya tujuan yang sama dalam memberikan kopiannya ke pengguna.
  4. Jika form pernyataan tersebut sudah ditandatangani dan kopian tersebut disalahkan dan dilanggar penggunaannya, maka sudah menjadi tanggung jawab pengguna secara pribadi (kopian=file koleksi digital)

Selanjutnya, dalam persoalan teknis mengenai pengaturan akses informasi digital di jaringan internet juga menyangkut adanya kesepakatan dalam pengoperasian sistem (interoperability). Beberapa kesepakatan yang harus diperhatikan oleh perpustakaan dalam memberikan hak akses informasi digitalnya ke pengguna, menurut Tedd dan Large dalam Pendit (2007:148), antara lain:

  1. Kesepakatan teknis, yaitu berbagai kesamaan dalam penggunaan prosedur dan mekanisme perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk di dalamnya protokol komunikasi, transport data, tata cara penyimpanan, dan pembuatan indeks.
  2. Kesepakatan semantik, yaitu kesepakatan dalam penggunaan istilah dan maknanya. Misalnya, kesepakatan antara author dan creator merujuk ke satu hal yang sama, yakni pencipta karya intelektual.
  3. Kesepakatan politis, yaitu dalam bentuk keputusan-keputusan untuk berbagi bersama (sharing) sumber-sumber informasi digital.
  4. Kesepakatan antar-komunitas pemakai, yaitu dalam bentuk kerjasama institusi atau pengembangan bidang multi-disiplin yang sebenarnya memotivasi bagi para pemakai perpustakaan untuk berbagi informasi ilmiah.
  5. Kesepakatan hukum, terutama menyangkut bahan-bahan koleksi yang dilindungi oleh hak cipta, paten, dan sebagainya.
  6. Kesepakatan Internasional, jika kerjasama meluas sampai menyangkut lembaga-lembaga di negara lain yang mungkin memiliki spesifikasi teknis, cara kerja, prosedur, dan hukum yang berbeda.

Mengenai peraturan dalam mengelola sumber-sumber koleksi digital yang menyangkut hak cipta, sekali lagi penulis tegaskan bahwa lembaga pengelola pusdokinfo belum memiliki peraturan itu, tetapi dalam proses digitalisasi koleksinya masih mengikuti peraturan perpustakaan pada umumnya. Seperti halnya yang telah diterapkan perpustakaan digital di Amerika, telah memiliki peraturan tentang Digital Right Management Systems (DRMS) yang berfungsi untuk mengontrol penyebaran dan penggunaan buku elektronik/digital perpustakaan, di mana dalam prakteknya penerapan hak ciptanya juga berbeda dengan koleksi tercetak. Sebagaimana halnya yang dikatakan Pendit (2008:41) bahwa lembaga DRMS tersebut bernama Copyright Management Center yang bertugas untuk:

  1. Melindungi hak cipta semua karya digital yang disimpan di dalam perpustakaan digital mereka.
  2. mencakup hak dan kewajiban mahasiswa dalam menggunakan koleksi digital perpustakaan. Dengan demikian, hak penulis dan pencipta dapat terlindungi oleh hukum hak cipta, sehingga para penulis atau pencipta karya lebih untuk menciptakan karya-karyanya yang lebih kreatif. Serta, segala bentuk penjiplakan dalam proses digitalisasi koleksi atau setiap karya intelektual dapat dihindari oleh perpustakaan.

Dalam tulisan di atas, secara tegas penulis kemukakan bahwa permasalahan mengenai digitalisasi koleksi belum diatur sepenuhnya oleh UU Hak Cipta. Tetapi, penulis anggap bahwa ciptaan atau koleksi dikelola oleh lembaga informasi atau perpustakaan merupakan suatu bentuk karya intelektual hasil pengalihwujudan. Koleksi hasil pengalihwujudan dari karya cetak ke karya elektronik atau digital penulis menyebutnya dengan koleksi digital, yang  sudah seharusnya dilindungi oleh UU Hak Cipta. Sebagaimana halnya tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 point (l) UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bahwa:

“Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: karya terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampe, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Seiring dengan mulai efektifnya pemberlakuan UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 pada tanggal 29 Juli 2003, lembaga informasi dan instansi pendidikan yang mengelola suatu ciptaan atau informasi sudah sepantasnya memperhatikan segala ketentuan UU Hak Cipta tersebut. Termasuk juga perpustakaan, dalam mengelola setiap sumber informasi senantiasa memahami tentang hak karya ciptaan orang lain, baik ciptaan yang berasal dari karya individu maupun milik lembaga yang sifatnya akademik atau ilmiah. Disamping itu, hak cipta ini harus dihormati secara moral dan sepantasnya diberi imbalan yang layak secara ekonomi sebagai bentuk penghargaan dari karya yang diciptakan oleh pencipta (Hozumi, 2006:8).

Berdasarkan ketentuan yang ada di UU Hak Cipta tersebut, siapa saja yang akan memanfaatkan suatu ciptaan atau koleksi orang lain harus mendapatkan izin dari dari pencipta atau pemilik karya intelektual tersebut. Penjelasan tersebut juga dikuatkan dalam Pasal 49 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa; ”Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan suara dan/atau gambar pertunjukaannya”. Menurut UU Hak Cipta tersebut segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan, perbanyakan, dan penyebaran informasi di dalam jaringan komputer (internet) itu diperbolehkan, selama ada izin dan lisensi yang jelas dari pencipta atau pemilik aslinya. Salah satu cara yang ditempuh untuk menghindari pelanggaran tersebut adalah diperlukan adanya suatu tatanan sosial atau penerapan kaedah etis dalam pengelolaan koleksi digital yang dikenal dengan kaidah penggandaan (copy norms).

Referensi:

  1. Nashihuddin, Wahid. 2009. Pengelolaan Koleksi Digital Menurut Undang-Undang Hak Cipta (Studi Analisis Di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (skripsi).
  2. Arianto, M. Solihin. 2009. Membangun Perpustakaan Digital Berbasis Open Source: Pengalaman Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (makalah). Dipresentasikan pada Program Short Course Manajemen PGRA Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta LPMP, Kalasan, tanggal 1 Desember 2008 sd. 14 Januari 2009.
  3. Pendit, Putu Laxman. 2007. Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Jakarta: CV. Sagung Seto.
  4. Pendit, Putu Laxman. 2008. Perpustakaan Digital dari A Sampai Z. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri
  5. Wahono, Romi Satria. IKC, Teknologi Informasi untuk Perpustakaan:Perpustakaan Digital dan Sistem Otomasi Perpustakaan.
  6. Wahono, Romi Satria. Digital Library dan Proyek-Proyek Penelitiannya, dalam Jurnal DIMENSI: Warta Sains dan Teknologi, Vol.2, No.1, Juli 1999.
  7. Cornish, Graham P. 2004. Copy right: Interpreting the Law for Libraries, Archives and Information Services. London: Facet Publishing.