Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Subjek yang terkait dengan pemerintahan daerah adalah :
PEMERINTAHAN SUBNASIONAL
ANEKSASI
KEKUASAAN KOMUNITAS
KOTA ADMINISTRATIF
PEJABAT DAN KARYAWAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMEKARAN DAERAH
PEMERINTAHAN KABUPATEN
PEMERINTAHAN KOTA
PEMERINTAHAN PROVINSI
PROVINSI
SENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI NEGARA
DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN
DIVISI ADMINISTRATIF DAN POLITIK
BUKU BUKU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHdapat diakses melalui catalog online di laman web berikut http://www.perpus.undip.ac.id/opac_0.3/index.php/katalog/detail/992 /
· Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa / SAPARIN, Sumber 352.0072 SAP T letak LP
· Dinamika pemerintahan kabupaten: forum, perencanaan anggaran dan transparansi studi kasus di Kabupaten Bangkalan dan Poso / ASHARI, Luthfi 352 ASH D
· Otonomi dan pembangunan daerah : reformasi, perencanaan, strategi dan peluang / KUNCORO, Mudrajad ; KRISTIADI, Wisnu Chandra [ed] 352.14 KUN O
· Pemerintahan daerah di Indonesia : hukum administrasi / KANSIL, C.S.T.; KANSIL, Christine T 352.598 KAN P
· Peraturan lengkap PILKADA / INDONESIA, UU, PERATURAN,DSB 352.285 IND P
· Otonomi pemberian negara / TIM LAPERA 352 TIM O
· Politik lokal, parlemen desa : awal kemerdekaan sampai jaman otonomi daerah / AGRA, Abdullah [penyunting] 352 POL P
· Pokok-pokok pemerintahan daerah / WIDARTA, I 352.09598 WID P
· Otonomi daerah : desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur Pemda dan anggota DPRD / YUDOYONO, Bambang 352 YUD O
· Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah / INDONESIA. UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DSB. 352 IND P
· Masalah ekonomi dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia / SUGANDHA, Dann 351 SUG M
· Perkembangan fungsi dan struktur pamong praja ditinjau dari segi sejarah / KOESOEMAHATMADJA, Djenal Hoesen 352 KOE P
· Perkembangan garis politik dan perundang-undangan pemerintah daerah / LUBIS, M. Solly 352 LUB P
· Pertumbuhan pemerintah daerah di negara Republik Indonesia, jilid / THE LIANG GIE 352.05988 THE P
· Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia / KAHO, Josef Riwu 352.09598 KAH P
· Pokok-pokok pemerintah daaerah otonom dan wilayah administratif / MAGNAR, Kuntana 352.09598 MAG P
· Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah : suatu tinjauan dari segi administrasi negara / PAMUDJI, S. 352.0095 PAM K
· Demokrasi di pedesaan Jawa /PRIYONO, Jamiko M. 352.007 PRI D
· Cakrawala otonomi daerah /SUJAMTO 353.9 SUJ C
· Himpunan peraturan-peraturan daerah propinsi Dati I Jateng tahun 1982 / JAWA TENGAH 328.0959822 JAW H
· Himpunan peraturan-peraturan daerah keputusan-keputusan selama satu tahun (14 oktober 1972 – 14 Oktober 1973) / JAWA TENGAH 328.0959822 JAW H
· Statistik keuangan pemerintah daerah : daerah tingkat I (propinsi) 1978 / BIRO STATISITIK 352.000212 BIR S
· Organisasi dan sistem pemerintahan negara RI serta pemerintahan di daeah / SUGANDHA, Dann 320.9598 SUG O
· Otonomi daerah peluang dan tantangan /OTONOMI DAERAH… 352.0958 OTO O
· Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab [ed revisi] / SUJAMTO 352 SUJ O
· Pemerintahan daerah di berbagai negara sebuah pengantar : tinjauan khusus pemerintahan daerah di Indonesia : perkembangan, kondisi dan tantangan / SARUNDAJANG 352 SAR P
· Peraturan pemerintah RI no 8 th 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah : dilengkapi pedoman administrasi desa, teknik penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, penata / INDONESIA. UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DSB 342.09 IND P
· Masalah ekonomi dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia / SUGANDHA, Dann 351 SUG M
· Perkembangan fungsi dan struktur pamong praja ditinjau dari segi daerah / KOESOEMAHATMADJA, Djenal Hoesen 352 KOE P
· Perkembangan garis politik dan perundang-undangan pemerintah daerah /LUBIS, M. Solly 352 LUB P
· Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, jilid 2 / SOEJITO, Irawan 352.0598 SOE S
· Pertumbuhan pemerintah daerah di negara Republik Indonesia, jilid / THE LIANG GIE 352.05988 THE P
· Pertumbuhan pemerintah daerah di negara Republik Indonesia: suatu analisa tentang masalah desentralisasi dan tjara-tjara penjelesaiannja, jl III / THE LIANG GIE 352.05988 THE P
· Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia / KAHO, Josef Riwu 352.09598 KAH P
· Pokok-pokok pemerintah daerah otonom dan wilayah administratif / MAGNAR, Kuntana 352.09598 MAG P
· Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah : suatu tinjauan dari segi administrasi negara / PAMUDJI, S. 352.0095 PAM K
· Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, jilid 1 / SOEJITO,Irawan 352.0598 SOE S
· Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 146.1 / JAWA TENGAH. PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT I 352.007 JAW K
· Demokrasi di pedesaan Jawa / PRIYONO, Yamko M. 352.007 PRI D
· Cakrawala otonomi daerah / SUJAMTO 353.9 SUJ C
· Keuangan pemerintah daerah di Indonesia / DEVAS, Nick [et al] 336.013598 KEU K
· Otonomi daerah peluang dan tantangan / OTONOMI daerah peluang dan tantangan Tim SUARA PEMBAHARUAN 352.09598 OTO O
· Himpunan peraturan pemerintahan daerah tahun 1994 / HIMPUNAN peraturan pemerintahan … 352 HIM H
· Pemerintahan daerah di berbagai negara sebuah pengantar : tinjauan khusus pemerintahan daerah di Indonesia : perkembangan, kondisi dan tantangan / SARUNDAJANG 352 SAR P
· Peraturan pemerintah RI no 8 th 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah: dilengkapi pedoman administrasi desa, teknik penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah / INDONESIA. UU, PERATURAN,DSB 342.09 IND P
· Sistem pemerintahan tradisional di Bali (ed 1) / PURNA, I Made; SUNJATA, Wahjudi Pantja; ASTUTI, Renggo 352.095985 PUR S
· Sistem pemerintahan tradisional di Riau /SUMARSONO; WIDYANTO, Y. Sigit; SETIAWAN, Lindyastuti S. 352.095981 SUM S
· Sistem pemerintahan tradisional di Tengger Jawa Timur (ed 1) / WALUYO, Harry ; SETIAWATI, Lindy Astuti 352.095982 WAL S
· Sistem pemerintahan tradisional di D I Y / KARTIKASARI, Tatik ; / WALUYO, Harry 352.095982 KAR S
· Sistem pemerintahan tradisional di Nusa Tenggara Timur / ADONIS, Tito; GUNAWAN N., Restu 352.095985 ADO S
· Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah / HAW, Widjaya 352.14 HAW P
· Hukum pemerintahan daerah di Indonesia / SUNARNO, H. Siswanto 352.143 SUN H
· Potret pemerintahan lokal di Indonesia di masa perubahan : otonomi daerah tahun 2000-2005 / RATNAWATI, Tri 352.283 RAT P
· Otonomi daerah dan paradigma baru : kepemimpinan pemerintahan dalam politik dan bisnis / SURADINATA, Ermaya 352.283 SUR O
· Kecamatan development program qualitative impact evaluation / THE WORLD BANK 352 THE K
· Too much too soon : local state elites perpective on and the puzzle of contemporary Indonesia regional autonomy policy /HIDAYAT, Syarif 352.283 HID T
· Pedoman pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah : perencanaan partisipatif pemerintah daerah / PEDOMAN PENGEMBANGAN … 352 PED P
· Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah / KLITGAARD, Robert ; MACLEAN-ABAROA, Ronald; PARRIS, H. Lindsey 345.02323 KLI P
· Memikir ulang regionalisme Sumatera Barat tahun 1950an/ASNAN, Gusti 352.959813 ASN M
· Reinventing local government: pengalaman dari daerah / MUHAMMAD, Fadel 352 MUH R
· Otonomi daerah, etnonasionalisme dan masa depan Indonesia : berapa persen lagi tanah dan air milik rakyat / OTONOMI DAERAH … 352 OTO O
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
· Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah / INDONESIA. UU, PERATURAN, DSB 342.09 IND U
· Putusan no. 004 / INDONESIA. MAHKAMAH KONSTITUSI 342.09598 IND P
· Putusan no. 006 / INDONESIA. MAHKAMAH KONSTITUSI 342.09598 IND P
· Putusan no. 010 / INDONESIA. MAHKAMAH KONSTITUSI 342.09598 IND P
· Putusan no. 005 / INDONESIA. MAHKAMAH KONSTITUSI 342.09598 IND P
JURNAL TERCETAK
· Menelaah masalah pemekaran daerah di Indonesia dalam kacamata perluasan kesejahteraan dan demokrasi / SUNARYO 352 SUN M dalam jurnal Bhineka Tunggal Ika vol 3 nomor 2 November 2012 halaman 123 – 140
· Studi terhadap pembagian urusan pemerintahan dan alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat / HERMANA, Doddy 352 HER S dalam jurnal Bhineka Tunggal Ika vol 3 nomor 2 November 2012 halaman 141 – 165.
· Defisiensi berbagai aspek kebijakan otonomi daerah / SURBAKTI, Ramlan 352 SUR D dalam jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 43 Dsember 2013 halaman 1 – 35.
· Pentingnya revitalisasi dekonsentrasi untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah / RATNAWATI, Tri 352 RAT P dalam jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 43 Dsember 2013 halaman 113 – 125.
· Ketidak-harmonisan berbagai sub sistem dalam sistem pemerintahan di Indonesia: sebuah peta masalah / MAKSUM, Irfan Ridwan 352 MAK K dalam jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 43 Desember 2013 halaman 147 – 174.
· Laporan studi lapangan : korupsi di era otonomi daerah / INDONESIA. DIRJEN Info dan Komunikasi Publik 364.1323 IND L dalam jurnal Dialog Kebijakan Publik edisi 5 Maret 2012 halaman 49 – 62.
· Laporan studi lapangan : korupsi di era otonomi daerah / INDONESIA. DIRJEN Info dan Komunikasi Publik 364.1323 IND L dalam jurnal Dialog Kebijakan Publik edisi 6 Juni 2013 halaman 44 – 58