oleh Wahyudi Akmaliah Muhammad

Sumberhttp://indonesiaartnews.or.id/artikeldetil.php?id=78

Pengantar


Ada sebuah diktum yang tak pernah lekang termakan waktu, ”perpustakaan adalah jantung peradaban”. Diktum ini menunjukkan betapa perpustakan memiliki peran yang sangat krusial dalam menyimpan dokumen yang bernilai sejarah dan berfungsi sebagai pemompa denyut nadi peradapan manusia agar terus hidup. Selain itu, sebagai penyimpan pelbagai dokumen dan penggerak kebudayaan sebuah masyarakat, perpustakaan lewat ribuan data yang tersimpan, informasi yang tersusun, manuskrip yang terkatalog, dan ribuan cerita yang termaktub telah membentuk identitas etnis, komunitas, bangsa, dan negara.

Selain kisah dan narasi turun-menurun yang telah diwariskan lewat ingatan kolektif, dengan adanya perpustakaan nasional, kita dapat menelusuri lebih dalam sejarah masa lalu lewat buku, lembaran, dan manuskrip yang telah dituliskan oleh para pendahulu dalam rentang sejarah dan periode tertentu. Beragam dokumen itulah yang akan menuntut kita kepada masa lalu sebagai bangsa atas apa yang dijejaki saat ini, sehingga bisa membuka jalan masa depan yang lebih baik. (1)

Alih-alih ingin menarasikan Sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa yang secara kelembagaan berdiri pada tahun 1989 berdasarkan keputusan presiden no. 11 (Basuki, 2008), tulisan ini menegaskan kembali konsep Perpustakaan Nasional yang berpihak kepada masyarakat sebagai bagian dari pemustakawan. Dalam tulisan ini, paradigma yang digunakan merujuk pada Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2010-2014, yang memiliki visi “Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia gemar membaca”, dan misi sebagai tempat mengembangkan 1) koleksi nasional berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam sebagai wariswan intelektual bangsa, 2) layanan nasional informasi berbasis pustaka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan 3) mengembangkan infrastruktur perpustakaan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mutu dan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan.

Rangkaian sistematika tulisan ini diawali dari penjelasan mengenai kondisi Perpustakaan Nasional (selanjutnya disingkat Perpusnas) yang selama ini dipersepsikan kurang dapat menggali minat baca masyarakat. Di sini, saya menjelaskan secara garis besar beragam faktor yang menyebabkan hal tersebut. Setelah itu, saya mendiskusikan bagaimana Perpusnas ideal itu dengan mengandaikannya sebagai sebuah mal, ruang publik-privat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Tak lupa, saya akan menyinggung ide cerdas yang coba digagas oleh Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional yang mengagas taman bacaan di Mal-mal di beberapa kota besar Indonesia dengan mengkritisi konsep yang coba diusung. Sebelum ditutup dengan beberapa catatan, saya akan menjelaskan bagaimana mewujudkan Perpusnas ideal dengan berorientasi kepada masyarakat umum. Selain memberikan penilaian, saya juga memberikan masukan yang perlu dibenahi oleh Perpusnas lewat amatan yang saya lakukan.

Melihat Indonesia, Menengok Perpustakaan Nasional

Pada 23 Maret 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengumumkan hasil evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2009. Hasilnya, Kementerian Pendidikan Nasional menempati posisi pertama sama dengan tahun 2008. Dari 72 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, tujuh instansi, termasuk Kementerian Pendidikan Nasional mendapat predikat “B” (baik), 29 instansi meraih predikat “CC” (Cukup Baik), 33 instansi predikat “C”(agak kurang); dan 3 instansi mendapatkan predikat “D” (kurang). Nilai tertinggi adalah 68,55 atau dengan predikat “B” dan nilai terendah 22,52 atau dengan predikat “D”, sedangkan nilai rata-rata adalah 47,76 atau predikat “C” (Library.menpan.go.id, 2010).

Sementara Perpusnas mendapatkan predikat nilai ”C”, agak kurang. Urutan Perpusnas satu langkah lebih maju dibandingkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada paling bawah dan tak lebih baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun nilai-nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja instansi atas apa yang dicapai berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tidak berarti hal itu bisa dijadikan rujukan utama dalam melihat hasil kinerja sesungguhnya terkait dengan ketidakmampuan Perpusnas mendongkrak minat membaca masyarakat yang sering diindikasikan dengan minimnya jumlah pengunjung. (2) Ada beragam faktor yang saling terkait yang menyebabkan persoalan Perpusnas bertambah kompleks. Beragam faktor inilah yang mesti dipertimbangkan ketika kita ingin melihat hasil SAKIP itu dengan bijaksana. 

Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) sebagai tolak ukur untuk menunjukkan bagaimana kualitas hidup manusia di sebuah negara yang diindikasikan dari: (1) rata-rata harapan hidup (life expentancy), (2) rata-rata lama menempuh pendidikan (years of schooling), dan (3) rata-rata pendapatan per kapita (Gross National Income per capita). (3) Menurut laporan Persyarikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat 108, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya, dan masuk dalam kategori Medium Human Development, yaitu dengan perincian 0.6, memiliki harapan hidup 71.5 tahun, rata-rata pendidikan rakyatnya 5.7 tahun yang merupakan lulus Sekolah Dasar, dan pendapatan per kapita rakyatnya Rp. 3 juta/bulan (US $3,957/tahun). Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (27), Malaysia (57), Thailand (92), dan Filipina (peringkat 97), Indonesia masih berada di bawah (Human Development Report 2010). Kualitas pembangunan manusia Indonesia ini, secara tidak langsung, turut mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini berakibat pada pola dan perilaku intensitas mereka terhadap dunia pustaka dan budaya membaca.

Kedua, kuatnya tradisi lisan. Tidak dipungkiri, Dibandingkan dengan negara-negara maju; Amerika Serikat dan Eropa, negara-negara yang memiliki sejarah kebudayaan yang tua, seperti India, Mesir, Cina dan beberapa suku di Amerika Latin, serta negara-negara yang mengalami ledakan budaya industri, seperti Jepang dan Korea Selatan, tradisi membaca dan menulis di Indonesia masih terbilang muda. Penyebaran produk kebudayaan etnik nusantara lebih banyak didominasi unsur kelisanan yang terkait erat dengan tradisi folklor (Saputra, 2007). Folklor sendiri adalah kebudayaan (lor) kolektif (folk) yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun dalam versi yang berbeda, baik itu dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau pembantu pengingat (Dananjaya, 1984). 

Ketiga, hantaman budaya televisi. Mengudaranya industri pertelevisian di Indonesia pertama kali yang dipelopori oleh TVRI pada 17 Agustus 1962, memang belum begitu banyak merubah kebudayaan masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan tradisi tutur. Namun, lahirnya televisi swasta RCTI yang mengudara pada tahun 1980-an yang diperuntukkan oleh masyarakat kelas menengah dengan berlangganan dekoder dan pada tahun 1990 telah digratiskan kepada publik Indonesia telah membawa warna pada pertelevisian Indonesia. Melalui RCTI, dengan mengandalkan iklan sebagai pemasukan utama ini, masyarakat Indonesia memiliki keragaman alternatif acara ketimbang TVRI yang melulu melakukan propaganda pemerintah (Budiyani, 2010). Kemunculan RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia mendorong munculnya televisi-televisi swasta lainnya seperti SCTV (1989), TPI (1990), AnTeve (1991), Indosiar (1992). Barulah pada 1998 pemerintah melalui Keputusan Menteri Penerangan No. 384/SK/Menpen/1998 mengizinkan berdirinya lima TV baru, yakni Metro TV, Lativi (Kini TVONE), TV7 (Trans7), Trans TV, dan Global TV (Budiyani, 2010). Kemunculan stasiun televisi swasta dan beragamnya acara yang ditampilkan dengan mengandalkan logika rating untuk mendapatkan pemasukan terbanyak membuat mereka lebih mementingkan kuantitas acara yang menonton ketimbang kualitas dari tontonan itu sendiri. Akibatnya, televisi menjadi kotak ajaib waktu senggang dan budaya menonton yang paling dinikmati masyarakat. Pada titik ini budaya membaca yang sedang dibangun menjadi tergerus.

Keempat, lambatnya regulasi pemerintah terhadap dunia perpustakaan. Aturan hukum yang mengatur perpustakaan, baik itu nasional, umum, daerah, dan khusus, yang meliputi jenjang karir pustakawan, kode etik, pengelolaan perpustakaan, kebijakan yang mesti dipegang oleh pemustakawan dan anggota masyarakat lewat Undang-undang Perpustakaan No.43 Tahun 2007 memang merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perpustakaan. Aturan tersebut dapat mengikat pemerintah, baik pusat dan daerah serta anggota masyarakat lainnya untuk menjaga perpustakaan, mengelola dan mengembangkannya secara baik. Selain itu, aturan tersebut mengangkat derajat pustakawan yang selama ini belum dianggap sebagai sebuah profesi di mata masyarakat. Sayangnya, selain menunjukkan kekurangseriusan pemerintah, jeda waktu 10 tahun untuk dikeluarkannya Undang-Undang Perpustakaan pasca reformasi menunjukkan bahwa Perpustakaan bukanlah skala prioritas untuk diperhatikan, meskipun perpustakaan seringkali diharapkan menjadi ujung tombak pencerdasan bangsa.

Kelima, minimnya kucuran dana pemerintah kepada Perpusnas. Setiap tahun pemerintah menyediakan dana sekitar 340 milliar rupiah. Jumlah dana itu cukup besar bila didistribusikan untuk pengembangan Perpusnas semata. Sayangnya, dana itu harus dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan para ahli perpustakaan seiring kebijakan pemerintah menggalakkan keberadaan perpustakaan daerah sampai tingkat kabupaten/kota yang jumlahnya relatif banyak. Sementara, Perpusnas harus menata tiga bidang pengembangan, yaitu pengembangan perpustakaan, pengkajian minat baca, serta pendidikan dan latihan bagi pustakawan (Kompas, 9 Juni 2010). (4) Selain tersendatnya memberdayakan pustakawan, tingginya tanggung jawab yang diamanatkan oleh Perpusnas dengan minimnya kucuran dana yang disediakan menyulitkan mereka membangun budaya gemar membaca di tingkat masyarakat lewat pengembangan perpustakaan dan pemasukan buku-buku terbaru dan teknologi mutakhir untuk digitalisasi buku, majalah, manuskrip, dan artikel. (5)

Beragam faktor yang saling terkait di atas sekiranya yang menyebabkan kinerja Perpusnas mendapatkan predikat nilai ”agak kurang”, berdasarkan implementasi SAKIP yang berimbas pada persepsi ketidakmampuan Perpusnas dalam mendongkrak minat baca masyarakat. Namun, sebagaimana lazimnya yang terjadi dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan, faktor persoalan internal dalam Perpusnas itu kiranya turut andil dalam menghambat upaya pemajuan dan pengembangan Perpustakaan Nasional. Sebab itu, selain membutuhkan kerja-sama yang sinergis dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dan institusi elemen masyarakat lainnya, Perpusnas juga membutuhkan dukungan negara untuk memberdayakan fungsi serta peranan peranan perpustakaan secara optimal, sebagai katalisator upaya mencerdaskan bangsa, baik itu regulasi yang jelas maupun dukungan finansial yang proporsional. 

Pengandaian Perpustakaan Nasional Sebagai Sebuah Mal 

Kalimat “Andaikan Perpustakaan Nasional itu Sebuah Mal” yang saya gunakan dalam topik penulisan ini diadaptasi dari ide buku, “Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza’ karya Hernowo. Dalam buku itu, Hernowo, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai editor di penerbit Mizan, menjelaskan secara gamblang bagaimana menjadikan buku layaknya makanan yang mengandung gizi ruhani sehari-hari. Selain membuka cakrawala dunia informasi dan ilmu terhadap bagi pembacanya terhadap buku, dalam karya pertamanya itu, ia menjelaskan trik dan kiat yang memikat agar orang keranjingan membaca buku, dan menjadikannya sebagai makanan yang dibutuhkan untuk menguatkan tubuh manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Pengandaian ini menunjukkan bahwa buku bukanlah sekedar lembaran kertas yang berisi tinta; terkesan kuno, usang, kuno, dan suram. Selain itu, buku juga bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang berkacamata dengan stigma yang dilekatkan sebagai “Si Kutu Buku”. Jauh dari itu, pengandaian itu menunjukkan nuansa modernitas dan semangat jaman, khususnya bagi anak muda yang direpresentasikan dengan kata “Pizza”, sebagai makanan luar negeri yang terkesan
 funky dan gaul.

Pengandaian ini yang saya gunakan ketika membayangkan bagaimana menuju Perpusnas ideal. Bagi saya, Perpusnas ideal itu seperti sebuah mal yang memiliki magnit sehingga orang dengan senang hati datang untuk berkunjung, meskipun sekedar jalan-jalan dan menghabiskan waktu. Sebagaimana diketahui, Mal adalah ruang publik-privat yang menawarkan pelbagai “pengalaman kenikmatan” bagi pengunjungnya, mulai dari ketersediaan barang yang diinginkan, tempat untuk bersantai dengan keluarga di tengah menyempitnya taman publik, bertemu teman, sekedar melepas penat dari seharian bekerja, dan ataupun untuk mengisi liburan akhir pekan. Pelbagai “pengalaman kenikmatan” inilah yang menciptakan ektase tersendiri untuk terus mengunjunginya. Tak disangsikan, berdirinya Mal telah merubah budaya masyarakat menjadi lebih konsumtif. Mal juga menjadi ruang ekspresi gaya hidup, khususnya masyarakat urban perkotaan, seperti  Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Balik Papan, dan Palembang.

Ini tercermin dari hasil riset MARS Indonesia (Indonesian Consumer Profile 2008), di mana sebanyak 82,2% konsumen masyarakat Indonesia, khususnya di kota Jakarta dan Surabaya gemar berkunjung ke Mal. Dalam sebulan, mereka minimal sekali atau dua kali mengunjungi tempat belanja itu. Sementara, berdasarkan riset terbaru tentang Perilaku Belanja Konsumen Indonesia 2009 di delapan kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Palembang), diketahui bahwa 74,3% mereka berkunjung ke Mal pada hari libur, sedangkan pada hari kerja hanya 25,7%. Pada hari libur, kota Palembang menduduki peringkat tertinggi dibandingkan ketujuh kota lainnya dengan porsi 86,1%. Sedangkan pada hari kerja, Bandung meraih porsi tertinggi (40,3%). Mereka yang suka pergi ke Mal pada hari libur berasal dari kelompok usia 35-55 tahun, dengan kelas sosial-ekonomi (SES) tipe A, di mana rata-rata pengeluaran bulanannya di atas Rp 2,5 juta. Sedangkan yang pergi ke Mal pada hari kerja adalah kelompok usia 26-34 tahun, dengan SES tipe C yang belanja bulanannya berkisar antara Rp 900 ribu hingga Rp 1,75 juta (Zumar, 2010).

 Namun, di tengah persaingan industri pusat berbelanja yang begitu ketat, membangun sebuah Mal yang memikat dan sering dikunjungi masyarakat tidaklah mudah. Selain perlu melakukan riset mendalam untuk mengetahui faktor ekonomi masyarakat sekitar, pengelola Mal harus mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan konsumen, segmen apa yang akan dijadikan target untuk berkunjung, dan ikon apa yang dijadikan daya tarik di tengah riuhnya pertumbuhan pusat perbelanjaan yang lain. Selain memperhatikan prilaku konsumen berkunjung terkait dengan pelayanan yang diberikan, apakah memuaskan atau tidak, pihak pengelola juga mesti memperhatikan betul strategi pemasaran apa yang dapat digunakan untuk mengundang daya tarik pengunjung baru sambil mempertahankan pengunjung lama. 

Dengan kata lain, inovasi, kreativitas, dan kenyamanan dalam menciptakan sebuah mal yang disukai adalah kata kunci yang mesti dipegang oleh pihak pengelola. Tentu saja, selain adanya modal besar sebagai penunjang utama untuk menopang semua itu, pemberdayaan sumber daya manusia untuk menciptakan keprigelan, keramahan, dan kesopanan dihadapan  pengunjung merupakan faktor yang tak bisa diabaikan. Ini karena titik kepuasan pengunjung adalah segalanya bagi pihak pengelola agar mereka betah dan terus berbelanja di Mal tersebut. Dengan demikian, budaya Korporat Mal yang berpihak kepada pengunjung dengan menyediakan pelbagai kebutuhan masyarakat yang diinginkan membuat mereka seolah-olah menjadi raja yang mesti dilayani. Tak dipungkiri, loyalitas, profesionalisme, dan integritas yang dimiliki oleh para karyawan dan staf sebuah Mal seringkali tidak sebanding dengan penghargaan finansial yang mereka dapatkan. 

Bertolak dari penjelasan di atas, budaya konsumsi, dalam hal ini konsumsi membaca, lewat struktur bangunan yang bersahabat layaknya Mal dengan tata ruang yang apik dan fasilitas yang lengkap serta aktivitas-aktivitas yang merangsang minat baca dengan mengadaptasi pada tren kekinian sesuai dengan semangat jaman inilah yang saya bayangkan ada di Perpusnas. Dengan cara seperti ini, saya mengimajinasikan segmen pengunjung Perpusnas akan bertambah. Mereka yang datang ke sana tidak hanya melulu mahasiswa yang berkunjung sekedar menyelesaikan tugas makalah atau tugas akhir; peneliti, baik dalam dan luar negeri, yang mencari bahan-bahan sejarah dan dokumen lawas; para dosen yang sedang menyelesaikan tugas doktoralnya; para karyawan Negeri Sipil yang sekedar menunggu waktu jam pulang kantor dengan membaca majalah ataupun tabloid di lantai satu. 

Lebih dari itu. Saya membayangkan ada sekumpulan anak muda yang mendiskusikan identitas diri dan bangsanya lewat musik yang mereka gandrungi ataupun satu tokoh bangsa yang disukai; seorang ibu bersama anak-anaknya yang menceritakan apa itu Indonesia lewat manuskrip tua, koran lawas, dan karya-karya klasik yang berada di Perpusnas; sekumpulan guru bersama murid-muridnya yang melakukan riset kecil-kecilan dengan membuka manuskrif tua mengenai apa itu Indonesia dan bagaimana proses sejarah masyarakat nusantara menjadi bangsa Indonesia. Pada titik ini, Perpusnas bukan hanya menjadi sumber pelbagai hal informasi mengenai keindonesiaan dan pengetahuan dunia di masa lalu dan kini, melainkan juga sebagai suluh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di masa depan yang berpihak pada masyarakat luas.

Memang, ide serupa, dengan konteks berbeda, sudah digagas dan mulai dilaksanakan oleh Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2010, yaitu dengan membangun taman bacaaan (Library Corner) di pusat-pusat perbelanjaan, khususnya Mal, di mana saat ini telah dibangun 561 taman bacaan. Sebanyak 23 di antaranya ada di berbagai Mal di kota-kota besar. Tujuan didirikannya taman bacaan di Mal-mal ialah memfasilitasi dan mengembangkan prilaku gemar membaca bagi masyarakat urban (Republika, 23/02/2010). Selain satu inisiatif yang cerdas, langkah yang dilakukan ini merupakan satu terobosan penting untuk mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat Indonesia sehingga diharapkan dapat membentuk kebiasaan mereka terhadap dunia membaca. Namun, keseriusan ini diragukan oleh elemen masyarakat, apakah ini benar-benar ingin membangun kesadaran membaca masyarakat atau sekedar sebuah proyek. (6)

Sebab itu, ide membangun perpustakaan di Mal-mal perlu dikritisi, mengingat ketidakjelasan konsep yang coba ditawarkan. Ini terlihat dari ungkapan Ella Yulaewati, Direktur Pendidikan Masyarakat Direktoral Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kemendiknas saat menjelaskan tujuan taman bacaan di Mal, yaitu “ingin mengubah gaya taman bacaan yang lebih menarik, dengan pilihan buku yang menarik pula, sesuai gaya hidup di Mal”. Jika demikian, lalu apa bedanya dengan toko-toko buku yang sudah beredar di Mal yang memberikan keleluasaan pengunjung untuk membaca, meskipun tidak ada tempat duduk yang membuat mereka nyaman. Selain itu, aroma mengejar proyek seperti terlihat, di mana Ella Yulaewati lebih menekankan pembicaraan dana awal membangun taman bacaaan di Mal-mal yang berkisar Rp 70 sampai Rp 200 juta, ketimbang mendiskusikan konsep matang atas ide apa yang ingin diterapkan ketika membangun perpustakaan tersebut (Republika, 23/02/2010). Terlepas dari ketidakjelasan tersebut, ide membangun Perpustakaan di ruang-ruang publik komersil perlu didukung secara positif dan diamati secara kritis dari pelbagai elemen masyarakat sehingga ide ini tidak mentah hanya sekedar menjadi jargon dan proyek semata. 

Keberpihakan Perpustakaan Nasional

Memang, tidak mudah mendefinisikan bagaimana Perpustakaan ideal itu. Selain dipengaruhi oleh subyektifitas seseorang, ada beragam faktor dan persepsi yang saling terkait mengapa sebuah perpustakaan dikategorikan ideal, seperti budaya, ekonomi, ataupun pergumulannya dengan dunia perpustakaan. Faktor dan persepsi inilah yang seringkali tidak dapat disamakan begitu saja kepada semua orang, sebagaimana saya membayangkan Perpusnas seperti layaknya sebuah Mal. Namun, idealitas itu bisa diukur dari intensitas elemen masyarakat yang berkunjung. Dengan semakin banyak mereka berkunjung, hal itu menandakan bahwa perpustakaan itu diminati oleh masyarakat. Dengan kata lain, hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa perpustakaan memiliki keberpihakan kepada masyarakat sebagai pengguna lewat pelayanan yang diberikan, baik itu tata ruang, fasilitas, dan juga jasa yang diberikan oleh petugasnya.   

Terlepas dari hasil evaluasi LAKIP yang menunjukkan nilai “kurang baik”, apa yang ditunjukkan oleh Perpusnas lewat hasil surveinya pada 1.282 respon tahun 2004 menunjukkan tingkat kepuasaan masyarakat, khususnya pengunjung yang sering ke Perpusnas. Survei itu menunjukkan bahwa 47,38% responden menyatakan Layanan Perpustakaan Nasional sudah memadai atau baik, walaupun ada yang menyatakan keraguannya sebesar 34,63%. Sementara mereka yang merasa puas terhadap layanan perpustakaan sebesar 7,58%. Di sisi lain, yang merasa tidak puas 12,69% dan yang sangat tidak puas 3,08%. Dari hasil survei ini terlihat upaya yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menunjukkan keberpihakannya kepada pengguna. Ini juga yang tercermin ketika kali pertama saya mendaftarkan menjadi anggota Perpusnas pertengahan November 2010. Dengan persyaratan yang mudah, ringkas, cepat, dan ramah, Perpusnas cukup memuaskan masyarakat lewat pelayanan yang diberikan. Ditambah lagi dengan tersedianya akses internet berupa hot spot dan adanya pendingin ruangan yang dapat menambah daya tawar lebih untuk Perpusnas. 

Namun, ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan jika Perpusnas ingin menuju tahap ideal, khususnya Perpusnas yang berada di jalan Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat. Pertama, sarana dan prasarana. Sejauh pengamatan saya, tata ruang, peletakan meja dan kursi, rak-rak buku itu terlampaui biasa, sederhana, dan menjemukan untuk sebuah Perpusnas yang merupakan ujung tombak identitas bangsa dan katalisator pencerdasan bangsa. Ruang dalam setiap lantai di gedung tersebut seolah ditata tanpa memiliki konsep, dibuat seadanya dan kurang mengikuti psikologis pengguna, bahkan kadang kerap menyusahkan dengan keterbatasan fasilitas. Ini terlihat dari fasilitas toilet yang hanya berada di lantai satu, sementara gedung Perpusnas sendiri memiliki tujuh lantai. Sebab itu, selain harus merombak dan menata ulang tata ruang setiap lantai dengan mengundang ahli desain ruangan agar pengguna merasa nyaman ketika berada dalam ruangan. Selain itu, gedung Perpusnas perlu dilengkapi dengan ruang belajar khusus bagi pengunjung, ruang multi media, ruang diskusi, dan coffee shop atau kantin untuk melepas penat dan beristirahat dengan meja dan kursi yang cukup baik. Begitu juga dengan sarana penelusuran koleksi dan informasi, meskipun jumlahnya cukup memadai, namun hanya beberapa komputer yang menyala dan bisa digunakan. Padahal, jumlah komputer dengan kualitas yang baik akan memudahkan pengunjung untuk mencari informasi buku yang diinginkan.

Kedua, kelengkapan koleksi. Berpijak pada informasi yang dikeluarkan oleh Perpusnas bahwa jumlah koleksi Perpustakaan Nasional RI berdasarkan hasil stockopname tahun 2004 adalah 306.191 judul, atau 1.897.597 eksemplar, yang terdiri dari monograp, audio visual, manuskrip majalah dan suratkabar. Namun, dari 3.055 judul atau 6042 exsemplar hasil pengadaan tahun 2004, yang dikirim untuk layanan berjumlah 2.419 judul atau 4.421 eksemplar. Dari jumlah itu yang memiliki nomor induk dengan angka tahun 2004 hanya 731 judul. Hal inilah yang dikeluhkan oleh pengguna dalam survei tahun 2004, di mana menurut mereka koleksi yang terdapat di Perpusnas itu kurang muktahir. Barangkali, hingga tahun 2010 ini koleksi perpustakaan bertambah. Apalagi Perpusnas saat ini telah memiliki 9.791 artikel online yang di antaranya meliputi sosiologi, hukum, kesehatan, sejarah, dan ekonomi yang bisa diakses melalui www.proquest.com/pqdauto. 

Namun, lambatnya upaya pemutakhiran koleksi terbaru barangkali mengurungkan niat pengunjung untuk datang ke Perpusnas dan menjadikannya sebagai sumber informasi. Ini terlihat dari segmen masyarakat yang datang yang kebanyakan mahasiswa untuk mencari bahan tugas kuliah ataupun mengerjakan tugas akhir. Sementara elemen masyarakat lain, seperti anak-anak, anak sekolah, dan orang tua yang mengajak putera-puterinya terbilang sedikit, bahkan mungkin tidak ada.Kelompok masyarakat ini, bisa jadi, akan berkunjung ke toko Gramedia, Toga Mas, dan Gunung Agung untuk mendapatkan koleksi terbaru tersebut ketika apa yang dicari di Perpusnas tak membuahkan hasil. Selain menambahkan jumlah koleksi literatur terbaru dalam bentuk cetak, Perpusnas juga perlu memikirkan untuk menyediakan buku, majalah, dan dokumen penting lainnya, termasuk pertemuan, diskusi formal dan informal, dalam multi format, seperti digital, hypertext, cd, video, dan lengkap dengan alat untuk memutar/mendengarkan koleksi multimedia tersebut.

Ketiga, layanan TI (Teknologi Informasi) dan berbasis mandiri kepada pengguna (self service). Salah satu upaya menuju Perpusnas yang ideal adalah dengan mengembangkan pelayanan berbasis TI yang meliputi sirkulasi, referensi, dan hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah berkala, multimedia dan audio-visual, computer station. (7) Hal ini disadari betul oleh pengelola dari Perpusnas sendiri. Ini terlihat dari visi dan misi tujuan Perpusnas yang mencoba melakukan pengembangan Grand Design e-Library dengan mengikutsertakan faktor manajemen perubahan dan budaya organisasi yang kemudian diselaraskan dengan  program Perpusnas kurun waktu 2010-2014 hasil rencana strategis Perpusnas dan visi misi yang dimiliki, di antaranya yaitu “mengembangkan layanan nasional informasi berbasis pustaka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi” dan “menjadikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai perpustakaan penelitian melalui pengembangan koleksi nasional dan ketersediaan koleksi digital sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat” (Darmawan, 2010). 

Sayangnya, upaya digitalisasi dengan pengembangan e-Library mengalami hambatan klasik, yaitu minim dan terbatasnya Sumber Daya Manusia. Tak ayal, dari seluruh ragam budaya dan sejarah Indonesia, diperkirakan baru 60% yang tercatat secara tertulis (hardcopy), 40% yang terekam dalam basis data melalui sistem informasi, baru 25% dari jumlah yang tercatat yang sudah dialihmediakan saat ini (Darmawan, 2010). Selain itu, pelayanan peminjaman koleksi Perpusnas pun hingga kini masih bersifat manual dan belum ada layanan mandiri (self service), di mana para pengunjung bisa menjelajah langsung terhadap buku-buku yang ingin dicari tanpa adanya “mata yang mencurigai” terkait dengan koleksi Perpusnas yang sedang ditelusuri satu persatu dan dibaca. 

Keempat, pemberdayaan pustakawan. Profesionalisme adalah kunci yang harus dipegang oleh seorang pustakawan di tengah tuntutan kebutuhan pengguna perpustakaan yang semakin tinggi dan beraneka ragam. Satu bentuk profesionalisme yang harus dimiliki adalah pengetahuan, kemampuan, dan kedewasaan psikologis (Ratnaningsih, 1998). Sementara lesatan informasi teknologi yang begitu cepat menuntut seorang pustakawan menyesuaikan diri terhadap teknologi yang diterapkan dalam keilmuan perpustakaan yang diikuti dengan perubahan sosial pemakainya, termasuk perubahan dalam kebutuhan informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sebab itu, selain dituntut untuk menjaga prinsip kepustakawanan konvensional, seorang pustakawan harus menyerap paradigma baru terkait dengan dunia perpustakaan yang saling beririsan dengan TI. Sikap profesionalisme seperti inilah yang hendaknya dipegang oleh para pengelola Perpustakaan Nasional sehingga memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang datang meskipun sekedar ingin jalan-jalan dan mengetahui lebih dalam tentang Perpusnas. Mereka juga mesti memiliki keluwesan berinteraksi dengan direpresentasikan lewat sikap senyum, ramah, dan siap menolong ketika menghadapi pengunjung dengan ragam pertanyaan dan permintaan yang kadang membuat mereka bosan. Pemberdayaan lewat pelatihan, workshop, dan seminar bagi pengelola Perpustakaan Nasional untuk menghadapi tantangan-tantangan semacam inilah yang perlu digalakkan sesering mungkin.

Penutup

Membangun Perpustakaan Nasional sebagai “jantung peradaban” memang tidak mudah. Ada beragam faktor penghambat yang saling beririsan mengapa Perpusnas dipersepsikan kurang mampu mengangkat minat baca masyarakat dan kinerjanya dianggap “kurang baik” lewat hasil evaluasi LAKIP tahun 2009. Di antara faktor itu adalah 1) masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang berada diurutan 108, jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Filipina, yang berakibat pada rendahnya intensitas masyarakat Indonesia terhadap dunia buku dan perpustakaan, 2) kuatnya tradisi lisan sehingga menyusahkan untuk membangun budaya “gemar membaca”, 3) hantaman budaya televisi yang turut meluruhkan budaya membaca yang selama ini diretaskan oleh Perpusnas dan elemen lembaga masyarakat lainnya, dan 4) lambatnya regulasi pemerintah terhadap dunia perpustakaan dengan baru dikeluarkannya UU Perpusnas tahun 2007, 5) yang diiringi dengan minimnya kucuran dana pemerintah kepada Perpusnas.

Namun, di sisi lain Perpunas sendiri memiliki amanat yang besar untuk mengelola, mengembangkan, memajukan dan memberdayakan Perpustakaan, Pustakawan, dan Pemustakawan di hampir seluruh provinsi Indonesia. Sebab itu, selain membutuhkan kerja-sama yang sinergis dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dan institusi elemen masyarakat lainnya, Perpusnas juga membutuhkan dukungan negara untuk memberdayakan fungsi serta peranan peranan perpustakaan secara optimal, sebagai katalisator upaya mencerdaskan bangsa, baik itu regulasi yang jelas maupun dukungan finansial yang proporsional. Pada titik ini, menjadikan Perpusnas sebagai “terdepan dalam “informasi pustaka, menuju Indonesia membaca”, bukan satu utopia, melainkan satu konsep yang dilandasi oleh kerjasama dan prinsip yang matang dengan dukungan totalitas dari pemerintah dan pelbagai elemen masyarakat.

Di sisi lain, Perpusnas juga harus memikirkan untuk berbenah secara internal agar gedung Perpusnas memiliki daya tarik mengundang masyarakat dengan melakukan perombakan dan pembaharuan besar-besaran. Di antaranya adalah pertama, sarana dan prasarana, seperti adanya ruang belajar khusus bagi pengunjung, ruang multi media, ruang diskusi, dan coffee shop atau kantin untuk melepas penat dan beristirahat dengan meja dan kursi yang cukup, tatanan ruangan yang menyenangkan dan memberi rasa nyaman kepada pengunjung; kedua, kelengkapan koleksi dengan melakukan upaya pemutakhiran koleksi bahan bacaan terbaru yang diperuntukan untuk pelbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, mahasiswa, dan para orang tua; ketiga, layanan TI dan berbasis mandiri kepada pengguna (self service) dengan melakukan menyegarakan pengembangan Grand Design e-Library yang selama ini tersendat karena persoalan Sumber Daya Manusia; keempat, pemberdayaan pustakawan untuk menciptakan pustakawan yang handal dan profesional di tengah kecanggihan TI yang menuntut kecakapan dan kemampuan intelektual, di satu sisi, dan keramahan interaksi terhadap pengunjung, pada sisi lain. 

Setidaknya, jika pembenahan itu dilakukan, saya merasa optimis bahwa Perpusnas bisa seperti sebuah Mal yang sering dikunjungi oleh pelbagai elemen masyarakat dengan beragam tujuan. Dengan seringnya masyarakat berkunjung ke Perpusnas hal ini akan memberikan dampak positif untuk menebar virus membaca dan kecintaan terhadap dunia pustaka, yang lambat laun bisa menciptakan tradisi dan budaya membaca yang kuat. Namun, hal yang perlu diperhatikan juga, Perpusnas mesti melakukan terobosan-terobosan penting bagaimana dunia membaca menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia dengan membuat acara-acara yang melibatkan anak muda dengan mengadaptasi semangat jaman yang dimiliki mereka. Tentu saja, Perpusnas bisa bekerjasama dengan pihak penerbit dan toko buku besar dan komunitas-komunitas anak muda yang memiliki beragam ketertarikan, mulai dari motor, gaya hidup, musik, hobi, dan juga bersifat ideologi. Hal ini dilakukan untuk mematahkan budaya menonton yang telah dominan dalam prilaku masyarakat Indonesia dan satu bentuk keberpihakan bahwa Perpusnas ada untuk masyarakat Indonesia. ***

Kepustakaan

Basuki, Sulistyo. 2008. Sejarah Perpustakaan Nasional RI: Sebuah Kajian. Bagian dari kegiatan Pengembangan Situs Web Resmi Perpustakaan Nasional RI, dikutip pada 11 November, 2010, dari  http://www.pnri.go.id

Budiyani, Risma.2010. ”Perang Industri Berita”, Jakarta, 7 Agustus, 2010, dikutip pada 12 November 2010, dari  http://metrotvnews.com/blog/risma/2010/08/07/perang-industri-berita/

Darmawan, Hartoyo. 2010. “Seminar Pengembangan Perpustakaan Digital Nasional: Perpusnas Diminta Garap e-Library Lebih Serius”, 22 Juli 2010. Dikutip pada 26 November, 2010 dari http://kelembagaan.pnri.go.id/activities/news/idx_id.asp?box=dtl&;id=961&from_box=lst&hlm=1&search_ruas=region&search_keyword=survei&search_matchword=*

Diana AV Sasa. 2009. ”Musuh-musuh Buku yang Abadi”, dikutip pada 11 November, 2010 dari http://indonesiabuku.com/?p=1601

Human Development Report 2010. 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. United Nation Development, dikutip pada 11 November, 2010 dari http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Tables.pdf

James, Danandjaya. 1984. Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. Jakarta: Grafiti Pers

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2009. “Hasil evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2009, dikutip pada 11 November 2010, dari http://library.menpan.go.id/perundangan/SE%20no.15.pdf

Kompas. 2010. ”Kurang Dana, Pembinaan SDM ”Memble”, 9 Juni 2010. Dikutip pada 13 November 2010, dari http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/09/13561320/Kurang.Dana..Pembinaan.SDM.Memble

Rahma Sugihartati, “Mencari Daya Tarik Taman Bacaan di Mal”, Jawa Pos, 14 Juni 2010.

Ratnaningsi.1998. Pemberdayaan Perpustakaan dan Pustakawan Menjelang Abad 21”. Dinamika Informasi dalam Era Globalisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya

Republika, “Kemendiknas Akan Buat Taman Bacaan Bersama di Mal”, 23 Februari, 2010. Dikutip pada 25 November, 2010  dari http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/02/23/104760-kemendiknas-akan-buat-taman-bacaan-bersama-di-mal

Saputra, Heru Setya Puji. 2007. Memuja Mantra: Sabuk Mangir Dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi, Yogyakarta: LkiS

Sihaloho, Limantina. 2010. “Mengungkapkan Kemajuan Perpustakaan Nasional Singapura”. Dikutip pada 26 November, 2010 dari http://duniaperpustakaan.com/2010/03/16/mengungkap-kemajuan-perpustakaan-nasional-singapura/

Surachman, Arif. 2008. “Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi”, 6 Agustus 2008. Dikutip pada 26 November, 2010 dari http://pustaka.uns.ac.id/?menu=news&;option=detail&nid=60

Zumar, Dhorifi. 2010. “Tingkat Kunjungan Konsumen Ke Mal”, 11 Mei, 2010. Dikutip pada 25 November, 2010 dari http://majalahqalam.com/riset/tingkat-kunjungan-konsumen-ke-mal/

Catatan Kaki:

(1) Karena memiliki peran yang sangat signifikan, perpustakaan dan beragam informasi yang disimpan bisa menjadi ancaman tirani kekuasaan. Ini tercermin pada sejarah masa lalu dunia bagaimana perpustakaan yang bernilai sejarah dan kebudayaan dari pelbagai bangsa dibumihanguskan. Pembakaran perpustakaan Akbar Iskandariah (Alexandria) pada 47 M, misalnya, sebagaimana dicatat oleh Diana AV Sasa (2009) dalam kronik I:Boekoe, adalah sebuah peristiwa penghilangan bukti sejarah terbesar yang pernah ada. Perpustakaan itu menyimpan lebih dari setengah juta dokumen dari Siria, Yunani, Persia, Mesir, India, dan banyak negara lain. Di perpustakaan itu pula banyak pelajar yang melakukan penelitian, menulis, menerjemahkan, dan menyalin literasi-literasi penting. Dengan musnahnya perpustakaan besar yang merupakan sumber terbesar pengetahuan dunia itu, maka sejarah, sastra, dan pembelajaran penting peradaban ikut pula musnah. Sementara itu, ada dua versi cerita yang berbeda tentang terbakarnya perpustakaan ini. Ketika itu Julius Caesar memerintahkan anak buahnya untuk membakar kapal yang bersandar di pelabuhan agar tak dirampas Mesir. Itu dilakukan untuk mempertahankan wilayah kekuasannnya agar tak beralih ke tangan Mesir. Tapi api ternyata merembet ke pelbagai bangunan di sekitar pelabuhan termasuk perpustakaan yang didalamnya terdapat 400 ribu gulung manuskrip dari kertas papirus. Versi lain mengatakan bahwa pembakar perpustakaan itu adalah Khalifah Umar yang menguasai Alexandria pada 640 SM. Perkataan Umar yang sering dikutip adalah “Semua buku-buku itu akan bertentangan dengan isi al-Qur’an, dan itu adalah bid’ah, atau mereka menyepakatinya, maka mereka telah berlebihan”. 

(2) Lewat beragam pendapat yang dikemukakan, banyak dari para tokoh politik, NGO, dan elemen masyarakat menyayangkan dengan kondisi Perpustakaan Nasional yang tidak dapat menggerakan tradisi budaya membaca di Indonesia. Lihat, ”Perpustakaan Nasional Makin Dilupakan”, 2 Mei, 2010, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/05/02/92540/Perpustakaan-Nasional-Makin-Dilupakan-Orang

(3) Indeks ini memiliki skala 0 sampai 1. Indeks yang mendekati 0 berarti rakyat di negara tersebut memiliki rata-rata harapan hidup yang jelek (misalnya banyak yang meninggal di usia 40-50 tahun), rakyatnya tidak memiliki pendidikan yang baik (hanya lulus sekolah dasar) dan pendapatan perkapitanya rendah (kurang dari 1.5jt per bulan). Sementara indeks yang mendekati 1 berarti rata-rata harapan hidup rakyat di negara tersebut tinggi, misalnya, masyarakatnya rata-rata meninggal di usia 80 tahun, memiliki pendidikan yang baik di mana rata-rata lulus perguruan tinggi S1), dan pendapatannya tinggi dimana pendapatannya rata-rata per bulan rakyatnya 40 juta.

(4) Hal ini secara detail bisa dilihat dari penjelasan Lilik Soelistyowati, Kepala Perpusnas ketika menyampaikan RKA-KL Perubahan APBN tahun 2010 bahwa anggaran APBN Perpusnas tahun 2010 sebesar 343,6 miliar akan digunakan untuk membiayai pencapaian target prioritas, antara lain:1) Pengembangan system Perpustakaan digital (e-library) berbasis web di Perpusnas, 2) Pengembangan jaringan layanan Perpustakaan digital (e-library) di 33 Perpustakaan Daerah Provinsi, 3) Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola e-library Perpustakaan Daerah Provinsi sebanyak 5 angkatan, 4) Alih media (digitalisasi) bahan pustaka koleksi Perpusnas dan Perpustakaan Daerah Provinsi (termasuk naskah kuno manuskrip sebanyak 5 naskah), 5) Penyusunan standard serta pedoman Perpustakaan sebanyak 28 naskah, 6) Bantuan perpustakaan keliling dan pengadaan koleksinya sebanyak 88 unit, 7) Penguatan perpustakaan umum kabupaten/kota dilakukan melalui pemberian dana bantuan langsung untuk pengadaan koleksi, peralatan perpustakaan dan penyertaan pendidikan dan pelatihan di 250 perpustakaan umum kab/kota, 8) Pengembangan perpustakaan umum desa/keluarahan dilakukan melalui pemberian bantuan koleksi dan pelatihan teknis perpustakaan di 2.000 desa/kelurahan, dan 9) Pengembangan perpustakaan RSUD dan Puskesmas dilakukan melalui pemberian bantuan koleksi dan pelatihan teknis perpustakaan di 20 perpustakaan RSUD dan 100 perpustakaan Puskesmas (kelembagaan.pnri.go.id, 2010)

(5) Bandingkan dengan keberpihakan Pemerintah Singapura terhadap Perpustakaan Nasionalnya. Pemerintah Singapura telah mendirikan sebuah perpustakaan nasional super besar di pusat kota di 100 Victoria Street. Selain setiap hari memiliki jam kunjung  mulai jam 9.00 pagi sampai jam 9.00, di Perpustakaan Nasional itu ada sekitar 20 buah perpustakan komunitas yang tidak hanya berurusan dengan buku tapi juga kegiatan-kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat Singapura. Padahal, dari segi sumber daya alam, Singapura bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Indonesia (Sihalolo, 2010)

(6) Sebagaimana ditegaskan oleh Rahma Sugihartati, dosen Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Unair. Menurutnya, Selain bertujuan untuk menawarkan kegiatan alternatif di luar aktivitas belanja dan makan bagi pengunjung Mal, membangun perpustakaan di Mal memang dapat menumbuhkan gaya hidup dan aktivitas reading for pleasure (membaca untuk kesenangan). Namun, apakah benar setelah didirikan taman bacaan di berbagai mal lantas para pengunjung akan tertarik untuk melirik, bersedia singgah, dan kemudian mau menyempatkan diri untuk membuka-buka bacaan yang disediakan di sana. Sementara, bagi masyarakat urban mereka sudah terkondisikan untuk mengisi waktu luang dan hari libur dengan jalan-jalan, cuci mata, makan dan shopping. Sebab itu, kehadiran perpustakaan di Mal akan memunculkan resistensi dalam benak masyarakat terkait dengan apa yang mereka bakal peroleh dengan berkunjung ke taman bacaan itu, jika, di satu sisi, di sebelahnya sudah ada toko buku Gramedia, Toga Mas, ataupun Gunung Agung yang lebih modern dan adaptif dengan buku-buku baru (Jawa Pos, 14/06/2010). 

(7) Penerapan TI dalam bidang layanan sirkulasi dapat meliputi banyak hal diantaranya adalah layanan peminjaman dan pengembalian, statistik pengguna, administrasi keanggotaan. Selain itu dapat juga dilakukan silang layan antar perpustakaan yang lebih mudah dilakukan apabila teknologi informasi sudah menjadi bagian dari layanan sirkulasi ini. Teknologi saat ini sudah memungkinkan adanya self-services dalam layanan sirkulasi melalui fasilitas barcoding dan RFID (Radio Frequency Identification). Penerapan teknologi komunikasi pun sudah mulai digunakan seperti penggunaan SMS, Faksimili dan Internet. Dalam layanan referensi dan hasil-hasil penelitian dapat dilihat dari tersedianya akses untuk menelusuri sumber-sumber referensi elektronik/digital dan bahan pustaka lainnya melalui kamus elektronik, direktori elektronik, peta elektronik, hasil penelitian dalam bentuk digital. Pengguna layanan journal, majalah, berkala akan sangat terbantu apabila perpustakaan mampu menyediakan kemudahan dalam akses ke dalam jurnal-jurnal elektronik, baik itu yang diakses dari database lokal, global maupun yang tersedia dalam format Compact Disk dan Disket. Bahkan silang layan dan layanan penelusuran informasipun bisa dimanfaatkan oleh pengguna dengan bantuan teknologi informasi seperti internet. Sementara dalam layanan multimedia pengguna dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk Kaset Video, Kaset Audio, MicroFilm, MicroFische, Compact Disk, Laser Disk, DVD, Home Movie, Home Theatre. Sedangkan Computer Station digunakan bagi pengunjung yang tidak memiliki ataupun tidak membawa laptop ataupun notebook, sehingga bisa menggunakan internet kabel (Surachman, 2008).

 

 

 

*) Alumnus Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma dan Associate Researcher Maarif Institute