Judul           : Hukum Tata Negara (Buku Ajar)

Pengarang    : Amiek Soemarmi; Sekar Anggun G.Pinilih
Impresum     : Semarang: Undip Press

Tahun Terbit : 2018
Kolasi            : viii, 202 hal.;bib.; 21 cm
ISBN              : 978-979-097-416-6

Kata kunci     : sistem ketatanegaraan; orde lama; orde baru; reformasi; pasca reformasi; pemilu

ABSTRAK

Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan penerapan dari mata kuliah Ilmu Negara, yang membahas penerapan teori-teori kenegaraan kedalam hukum tata negara. Perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1945 hingga sekarang dibahas secara rinci dalam buku ini. (hal.1-2). Sebagai bahan atau materi kuliah maka penulis telah menyusun materi dalam lima pokok bahasan yang masing masing dijelaskan secara rinci dalam pembagian bab dan sub bab.

Pokok bahasan I menjelaskan tentang Hukum Tata Negara sebagai Ilmu pengetahuan, pokok bahasan II membahas tentang Sumber Hukum Tata Negara, sedangkan pokok bahasan III menerangkan tentang asas-asas hukum tata negara, adapun pokok bahasan IV menguraikan tentang susunan organisasi dan tata kerja NKRI dan pokok bahasan V tentang pemilihan umum. Hukum Tata Negara yang juga dikenal sebagai hukum negara dari beberapa negara dikenal dengan istilah: staatsrecht (Belanda); contitutional law (Inggris), droit constitutional (Perancis) dan verfassungrecht (Jerman) (hal. 7). Sedangkan definisi Hukum Tata Negara penulis mensitir dari Van Der Pot, Logemann, Maurice Duverger dan Kusumadi Pudjosoewojo (hal 8-10).

Sebagai buku ajar maka pada setiap pokok bahasan diuraikan secara rinci yang masing-masing pada akhir bahasan diberikan tes sebagai alat ukur dan indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran yang juga dilengkapi dengan kunci jawaban dari masing-masing tes. Pada pokok bahasan IV (hal. 71-171) tentang susunan organisasi dan tata kerja NKRI disajikan lembaga suprastruktural dan infrastruktural sebagai bagian perkembangan tata negara di Indonesia menjadi bagian penting untuk dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum atau masyarakat pemerhati hukum tata negara Indonesia. *** (04052020-yy)