Oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (7 Agustus 2004/ FH)

Abstraksi

 Pemberlakuan hukum pidana secarretroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas atau principle of legality atas dasar extra ordinary crime seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat. Asas legalitas pada intinya berisi lex temporis delicti hanya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban tertama korban kolektif terlambat. Asas legalitas merupakan asas fundamental bagi negara-negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak mutlak dalam arti pembantukan undang-undang dapat menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi sebagai tindak pidana dan dapat dipidana asalkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang dalam hukum pidana internasional disebut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti kepentingan kolektif baik kepentingan masyarakat, bangsa maupun negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asa legalitas dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat. (SBR)

 Kata Kunci: hukum pidana, legalitas, pergeseran paradigma

Full teks Pidato Pengukuhan Guru Besar dapat didownload di http://eprints.undip.ac.id/300/