Dari sisi pandang komputerisasi, salah satu hal paling sulit dalam mengembangkan perpustakaan digital adalah bagaimana mencapai interoperability – bagaimana mempersatukan berbagai sistem komputer agar dapat “bekerja sama” dan saling berkomunikasi dengan baik. Sejak kelahirannya, sistem komputer selalu menghadapi persoalan ini, dan walaupun sudah ada berbagai cara untuk menyeragamkan gerak-gerik mesin ini (lewat standardisasi tentunya), namun kepentingan industri dan bisnis (selain juga perbedaan dalam perkembangan teknologi) selalu akhirnya menghasilkan sistem-sistem yang tidak dapat saling berkomunikasi secara lancar. Perpustakaan digital di berbagai institusi juga dibangun dengan berbagai sistem komputer yang berbeda, dikelola dengan manajemen yang berbeda, dan berada dalam kultur kerja yang berbeda. Salah satu “kelemahan” teknologi komputer adalah sifatnya yang sangat sensitif pada hal-hal lokal ini. Jika dua institusi yang berbeda gaya manajemen dan kulturnya menggunakan dua sistem komputer, maka walaupun mungkin merek komputernya serupa, belum tentu kedua institusi ini akan saling berkomunikasi dengan lancar.

 

Dalam dunia komputer juga dikenal istilah legacy system, yaitu sebuah eufimisme atau penghalusan kata untuk merujuk ke sistem kuno. Namun, sesungguhnya setiap sistem komputer dibangun “di atas” sistem sebelumnya, dan akibat dari itu maka akhirnya setiap sistem sebenarnya adalah legacy system. Analoginya: setiap organisasi punya sejarah, dan sejarah organisasi ini pasti akan menentukan ciri dan perilakunya sekarang. Nah, dalam komputerisasi juga terjadi hal serupa. Sistem lama akan menentukan cara sistem baru digunakan, dan ini menyebabkan perbedaan antar institusi sebab setiap institusi punya sejarah berbeda. Perpustakaan digital pada umumnya dibangun di atas sistem lama, dan pada umumnya juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dari lembaga induknya, misalnya sistem komputerisasi di universitas. Akibatnya, lagi-lagi akan muncul kemungkinan perbedaan pengoperasian, tata-cara, dan bahkan perbedaan struktur data. Dari sini, muncullah ‘hantu’ interoperability.

 

Definisi interoperability yang diberikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) adalah: “..the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged..”[1] . Sementara organisasi lain, yaitu Web Service Interoperability Organization menyatakan bahwa “..’interoperable’ means suitable for multiple operating systems and multiple programming languages.”. Kedua definisi ini menekankan aspek teknis dalam bentuk kemampuan saling berkomunikasi antar mesin dan antar program. Demikian pula Borgman (2000) menyatakan bahwa interoperabilitas dapat dicapai jika ada tiga hal, yaitu: (1) Sistem-sistem yang terlibat dapat bekerja secara real time[2] (2) Perangkat lunak dapat beroperasi di sistem yang berbeda (portabel), dan (3) Data dapat dipertukarkan di antara sistem yang berbeda.

 

Khusus dalam konteks perpustakaan digital, Arms (2000) menyatakan bahwa interoperability adalah sebuah upaya mengembangkan jasa yang terpadu bagi pengguna perpustakaan digital sedemikian rupa sehingga mereka dapat memanfaatkan sumberdaya yang disediakan oleh beragam sistem dan beraneka institusi. Penekanan Arms adalah pada keterpaduan layanan dan kemudahan penggunaan. Salah satu badan internasional yang juga sangat getol mendukung interoperability sebagai persyaratan layanan yang memudahkan pengguna adalah Open Archive Initiative (OAI) yang di dalam misinya menyatakan: “The Open Archives Initiative develops and promotes interoperability standards that aim to facilitate the efficient dissemination of content.” (OAI mengembangkan dan menyebarluaskan standar interoperability untuk mendukung efisiensi penyebaran informasi).

 

Secara lebih terinci lagi, Miller (2000) menyatakan bahwa interoperability langsung berkaitan dengan penggunaan standar dan mengandung 6 aspek, yaitu:
1. Technical interoperability: standar komunikasi, pemindahan, penyimpanan, dan penyajian data digital. Perbedaan dalam aspek teknis seringkali lebih ‘sederhana’ untuk diselesaikan, karena hanya menyangkut keputusan untuk memakai atau tidak memakai teknologi dan standar tertentu. Persoalan perbedaan teknis seringkali dapat diselesaikan jika para pengelola perpustakaan digital mengikuti perkembangan standar dan kesepakatan di dunia industri teknologi informasi, termasuk yang dikembangkan oleh lembaga seperti ISO, World Wide Consortium, dan sebagainya.
2. Semantic interoperability : standar penggunaan istilah dalam pengindeksan dan temu kembali. Persoalan semantik ini mengandung berbagai isyu yang semakin lama semakin kompleks ketika setiap produsen dan penyedia sumber informasi menggunakan berbagai istilah berbeda untuk hal yang serupa. Misalnya, untuk informasi tentang pencipta sebuah karya digunakan berbagai istilah berbeda (‘pengarang’, ‘pencipta’, and ‘composer’). Belum lagi kemungkinan penggunaan istilah sama yang merujuk ke makna berbeda. Penggunaan thesaurus , taxonomy, dan ontologi menjadi mutlak di dalam lingkungan semantik yang berpotensi membingungkan ini.
3. Political/human interoperability : keputusan untuk berbagi bersama dan bekerja sama. Keputusan ini tidaklah sesederhana yang kita duga, sebab begitu sebuah perpustakaan memutuskan untuk ‘membuka diri’, maka implikasinya segera terasa dalam hal organisasi (yang mungkin akan merasa kehilangan hak kepemilikan utama terhadap koleksi), para pegawai (yang mungkin belum memiliki cukup keterampilan untuk mengelola sistem yang rumit untuk melayani pemakai yang semakin beragam), dan pengguna sistem itu sendiri (yang mungkin memerlukan pelatihan serta adaptasi dengan lingkungan baru yang lebih luas dan berisi berbagai kemungkinan sumber informasi). Seringkali, keputusan bekerja sama ini memerlukan manajemen perubahan (change management) yang seksama.
4. Intercommunity interoperability : kesepakatan untuk berhimpun antar institusi dan beragam disiplin ilmu. Sejalan dengan semakin kaburnya batas-batas antar berbagai bidang ilmu, maka para ilmuwan dan peneliti pun semakin memerlukan sumber informasi yang beragam, yang sebelumnya mungkin dianggap bukan bagian dari subjek penelitian mereka. Atas dasar ini, berbagai inisiatif di tingkat lokal, nasional, maupun regional mulai bermunculan untuk menghimpun berbagai disiplin di dalam komunitas interdisipliner. Sudah barang tentu, ini segera berimbas ke bidang perpustakaan.
5. Legal interoperatiblity : peraturan dan perundangan tentang akses ke koleksi digital, termasuk soal hak intelektual. Keputusan untuk membuka sumberdaya informasi ke publik seringkali harus dilakukan secara seksama dan hati-hati sebab berpotensi menimbulkan kericuhan dalam hal interpretasi dan implementasi hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual. Belum lagi, ada persoalan yang menyangkut keterbukaan informasi di kalangan pemerintah; inisiatif untuk ‘melebur’ dan membongkar batas-batas disiplin dan institusi untuk intercommunity interoperability seringkali akhirnya terhambat oleh ketidaksepakatan dalam hal legalitas. Biasanya, untuk persoalan ini diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, dilakukan oleh institusi nasional seperti perpustakaan nasional, badan hukum nasional, dan perwakilan industri dan bisnis teknologi.
6. International interoperability  : standar yang memungkinkan kerjasama internasional. Kompleksitas semua isyu di atas menjadi semakin berlipat-ganda kalau kita hendak memperluas kerjasama ke luar batas negara. Berbagai persoalan muncul hanya karena ada perbedaan bahasa antar negara. Persoalan lebih ‘kecil’ tetapi juga dapat menjadi sangat mengganggu tentunya adalah kebiasaan kerja dan kultur informasi yang berbeda. Misalnya, kerjasama internasional seringkali akhirnya hanya membuat pihak negara berkembang, yang belum memiliki kebiasaan menggunakan informasi secara intensif, menjadi ‘penonton’. Dari pengertian-pengertian di atas, dapatlah kiranya dilihat bahwa interoperability mengandung dimensi teknik dan dimensi sosial (yakni kehendak untuk bekerja sama antar pengelola perpustakaan digital dan aspek-aspek lainnya yang menyangkut pengguna). Sebagai gambaran, aspek teknis dan sosial itu dapat dilihat berdampingan sebagai berikut:

Image:Interoperability .jpg

 

Interoperability juga dapat dikenakan untuk melihat keselarasan antara dua sistem yang akan disatukan, misalnya antara perpustakaan digital dan e-learning. Ketika hendak mengembangkan konsep belajar di ruang maya (virtual learning), maka sumberdaya perpustakaan digital dan e-learning harus dapat dipertukarkan dan dipakai bersama-sama sebagai kesatuan. Pertama-tama jelas diperlukan skema metadata yang tepat sehingga objek digital di perpustakaan, misalnya sebuah artikel di jurnal elektronik, dapat ditemukan dan dikaitkan dengan sebuah tugas di matakuliah tertentu. Selain metadata, juga diperlukan apa yang disebut middleware, sekelompok program perangkat lunak yang bekerja ‘di belakang layar’ dalam lingkungan jaringan komputer untuk memungkinkan satu komputer bercakap-cakap secara leluasa dengan komputer lainnya. Di lingkungan kampus, seringkali sistem komputer untuk pengajaran dan perpustakaan dibangun secara sendiri-sendiri. Setelah kedua sistem berdiri, perlu ada perhatian yang cukup untuk pengembangan dan penerapan middleware ini. Penggunaan Open URL juga adalah salah satu solusi dalam rangka interoperability. Metode dan program Open URL memungkinkan sistem komputer ‘mengarahkan’ pengguna yang memiliki profil tertentu (misalnya seorang mahasiswa pascasarjana dari matematika) ke sumberdaya perpustakaan digital yang sesuai untuknya (misalnya jurnal-jurnal di bidang matematika). Pada saat yang sama tentu juga diperlukan keleluasaan bagi pengguna untuk berpindah-pindah secara cepat dari satu sumberdaya di bidang tertentu ke sumberdaya di bidang lainnya. Pengembangan portal perpustakaan merupakan contoh aplikasi yang banyak sekali berdasarkan pada kepastian tentang interoperability.

________________________________________ [1] Lihat di http://www.sei.cmu.edu/str/indexes/glossary/interoperability.html [2] Pengertian real time dapat dikaitkan dengan respon sebuah sistem (responsiveness). Secara teknis, real time responsiveness menunjukkan kemampuan sebuah sistem atau komponen sistem untuk menjawab atau bereaksi terhadap permintaan pengguna untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu. Arti lain dari real time adalah kemampuan program dan sistem bereaksi secara nyaris simultan terhadap suatu permintaan atau kejadian. Dalam komputerisasi, istilah ini biasanya dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan sistem menggerakkan sebuah proses selagi berjalan, dan bukan menunggu bergerak setelah proses selesai. Misalnya, ketika melakukan pencarian di sebuah katalog, pengguna mendapatkan informasi terbaru yang menunjukkan keadaan data yang dicarinya saat itu. Kalau seseorang mencari judul buku, dan pada saat itu buku yang dicarinya sedang dipinjamkan kepada orang lain, maka si pencari segera mendapatkan informasi bahwa buku itu sedang dipinjam. Istilah lain yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kemampuan real time ini adalah kemampuan interaktif.