Information literacy dapat diterjemahkan sebagai keberaksaraan informasi atau kemelekan informasi. Di dalam bidang perpustakaan dan informasi, keberaksaraan informasi ini segera dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan secara benar sejumlah besar informasi yang tersedia di Internet. Salah satu pengertian tentang information literacy yang paling sering dikutip adalah yang datang dari American Library Association (ALA) Presidential Committee on Information Literacy. Institusi ini menyatakan bahwa ‘.. to be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.’ Secara singkat, pengertian ini menyatakan bahwa setiap orang diharapkan memiliki kemampuan menemukan informasi secara tepat-guna. Ini dimulai dari kemampuan mengenali apa kebutuhan informasi pribadinya, sebelum mencari dan menemukan informasi tersebut.

Dari sisi pandang perpustakaan di negara-negara dengan tingkat ketersebaran fasilitas Internet yang merata dan tingkat keberaksaraan (literacy) yang tinggi, fenomena information literacy ini merupakan semacam perkembangan mutakhir dari pola serupa yang sudah ada sejak jaman pra-Internet, yaitu pelatihan-pelatihan pemakaian sarana bibliografi (bibliographic instruction) sebagaimana dikenal di negara-negara Amerika Utara, atau ‘user education’ alias pendidikan pemakai, yang terutama berkembang di Eropa Barat. Di masa lampau, prinsip kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya serupa dengan apa yang hendak dikembangkan melalui program-program information literacy, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat pengguna dalam:

  • Menetapkan hakikat dan rentang informasi yang dibutuhkan
  • Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien
  • Mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis
  • Menggunakan informasi untuk keperluan tertentu.

Bolehlah dikatakan bahwa program information literacy sebenarnya adalah program pemberdayaan masyarakat. Selama perkembangannya di 20 tahun belakangan ini, para pustakawan -terutama pustakawan sekolah dan perguruan tinggi- pada umumnya memandang keterampilan yang hendak dikembangkan melalui program-program pemberdayaan ini adalah keterampilan yang non-problematik. Artinya, kemampuan seseorang dalam mencari dan menemukan informasi itu adalah serangkaian keterampilan yang ‘dipindahkan’ dari pustakawan ke pengguna perpustakaan. Setelah seorang murid atau mahasiswa mendapatkan keterampilan itu, ia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta pada gilirannya menambah motivasinya untuk belajar.

Pandangan seperti itu sebenarnya agak reduksionis, alias terlalu menyederhanakan persoalan. Apalagi jika program pelatihan information literacy kemudian hanya dikaitkan dengan pengajaran penggunaan fasilitas Internet dan perpustakaan digital. Dalam perkembangan selanjutnya, program-program pelatihan ini diperluas menjadi pelatihan tentang dunia teks pada umumnya, ditambah dengan tentang budaya digital pada khususnya. Proses pemelajaran (learning) untuk menjadi ‘melek informasi’ alias information literate pun diintegrasikan dengan proses pendidikan pada umumnya. Di dunia sekolah, program information literacy kemudian dikaitkan dengan konsep belajar untuk belajar alias “learning how to learn” (lihat misalnya Kapitzke, 2003). Keterampilan mencari dan menemukan informasi menjadi semacam fasilitas untuk belajar secara lebih efektif. Seseorang yang sudah melek-informasi dianggap akan mampu menjelajah belantara informasi yang semakin lama semakin rumit, baik dengan menggunakan sumber-sumber tercetak, elektronik, maupun digital. Program-program information literacy dianggap dapat menciptakan keberaksaraan yang berbasis keterampilan (skills-based literacy). Termasuk di dalam keterampilan ini adalah kemampuan mencari informasi, memilih sumber informasi secara cerdas (informed choices of information sources), menilai dan memilah-milah sumber informasi, serta menggunakan serta menyajikan informasi secara etis (lihat misalnya Webber dan Johnston, 2000).

Di dunia pendidikan tinggi, information literacy juga dianggap sebagai serangkaian keterampilan yang bersifat generik dan dapat diterapkan di segala bidang ilmu. Pustakawan dan penyelenggara pendidikan memberikan program-program dasar bagi para mahasiswa baru, dengan harapan mereka akan dapat mengembangkan diri lebih lanjut di sepanjang masa belajar mereka. Sama dengan di sekolah menengah, program-program information literacy di perguruan tinggi pada umumnya berdasarkan pandangan bahwa keterampilan mencari, menemukan, dan menggunakan informasi ini adalah suatu keterampilan teknis. Dari sisi pandang pendidikan, pada umumnya program information literacy memakai prinsip-prinsip yang menekankan pada perubahan keadaan mental dan pikiran[1]. Standar-standar tentang information literacy sebagaimana yang dipakai oleh Association of College and Research Libraries (ACRL) atau Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL) tampaknya mendukung prinsip-prinsip ini. Beberapa negara meniru begitu saja standar ini, seolah-olah proses menjadi melek-informasi dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan dipindah-pindahkan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Belakangan ini, pandangan yang terlalu teknis dan lepas dari kondisi sosial-budaya tersebut mulai dikritik. Apalagi kemudian muncul pandangan tentang information literacy di tempat kerja (dikenal dengan istilah workplace information literacy). Beberapa kritikus mulai menganggap bahwa program-program di sekolah dan perguruan tinggi terlalu sederhana untuk dunia kerja yang jauh lebih rumit dan terspesialisasi. Selain itu, program-program information literacy dianggap terlalu terfokus pada kemampuan otak dan pikiran sebagai satu-satunya ‘alat’ belajar manusia. Di banyak sekolah dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program-program information literacy, kondisi melek informasi siswa dan mahasiswa seringkali hanya dilihat sebagai kemampuan menggunakan sarana atau melakukan sesuatu kegiatan dengan sarana tertentu (know how), baik yang menggunakan teknologi cetak, elektronik, maupun digital. Padahal, di tempat kerja, situasi jauh lebih kompleks dan sarana yang tersedia seringkali berada di dalam kondisi sosial-budaya yang saling bertalian dan memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi.

Tentu saja juga harus diingat bahwa kata ‘belajar’ di dunia kerja memiliki makna yang berbeda dari belajar di sekolah. Banyak sekali kemampuan belajar seseorang di tempat kerja ditentukan oleh kemampuannya menggunakan hubungan-hubungan sosial, pemahamannya tentang kultur di tempat kerja, selain keterampilannya menggunakan fasilitas teknologi informasi. Seseorang yang melek-informasi di tempat kerja adalah seseorang yang mampu mengenali kompleksitas jagat informasi di lingkungan kerjanya, terutama dengan memahami bahwa informasi pada dasarnya dibuat dan disebarkan di dalam konteks sosial-budaya. Seringkali, keterampilan sosial dan jaringan sosial dalam bentuk hubungan antar-manusia serta pembentukan kelompok-kelompok informal merupakan bagian dari keterampilan yang diperlukan oleh seorang pekerja profesional saat ini.

Dari sisi pandang sosio-kultural, maka program-program information literacy perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang betapa penting peran informasi dalam kerja bersama-sama dengan orang lain. Itu artinya, upaya menjadi seorang yang melek-informasi di tempat kerja bukanlah hanya persoalan meningkatkan kemampuan mencari dan menemukan informasi di sumber tercetak atau digital, melainkan juga kemampuan membina hubungan sosial-budaya dengan rekan kerja dan sejawat, bagaimana menggunakan jaringan hubungan antar-manusia untuk bertukar dan saling berbagi informasi (tentang ini, lihat misalnya Billett, 2003 dan Lloyd, 2004a. Seringkali, untuk menjadi benar-benar melek-informasi, seseorang harus melalui dua tahap. Di tahap pertama, ia mengembangkan kemampuan diri dalam mengenali dan menggunakan berbagai sumber-sumber informasi yang tersedia di tempat kerja. Pada tahap ini mungkin ia memerlukan program-program formal seperti yang diterimanya di sekolah atau perguruan tinggi. Di tahap kedua, ia mengembangkan kemampuan diri ini sebagai bagian dari kerja-sama di kantor atau di luar kantor, mengintegrasikan keterampilan teknisnya dengan keterampilan berhubungan sosial dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas-tugas profesionalnya. Pada tahap ini, ia memerlukan program-program yang lebih informal dalam bentuk keikutsertaan di berbagai pergaulan sosial atau dengan menjadi anggota komunitas tertentu.

Andersen (2006) memperluas pengertian information literacy dalam konteks kehidupan sosial dengan menggunakan konsep dari kajian-kajian bahasa dan komposisi (composition studies). Ia menyatakan bahwa information literacy sebenarnya memerlukan pengetahuan tentang sumber informasi dan bahwa mencari dan menggunakan sumber informasi itu ditentukan oleh pengetahuan tentang bagaimana sumber-sumber itu dikelola di sebuah masyarakat, sehingga dapat dikaitkan dengan Teori Habermas tentang ruang publik (public sphere)[2]. Keterampilan mencari dan menggunakan informasi dianggap sebagai keterampilan sosio-politis, sama halnya seperti membaca dan menulis dalam pengertian luas. Semua ini berkaitan dengan aktivitas kita sebagai manusia. Mencari dokumen di sistem informasi adalah sebuah kegiatan rumit dan sosiopolitis. Sebagai sebuah ekspresi dari aktivitas manusia, kita dapat mengatakan bahwa mencari dokumen dan membaca dan menulis saling mendukung. Pengetahuan yang diperlukan dalam membaca dan menulis juga diperlukan dalam mencari dokumen. Information literacy, dengan demikian, mencakup kemampuan membaca masyarakat dan tekstualitasnya.

Andersen menempatkan information literacy dalam konteks critical literacy, yaitu keterampilan seseorang yang mencakup kemampuan untuk menjauh dari teks dan memandangnya secara kritis sebagai sesuatu yang beredar di dalam konteks sosial dan tekstual yang lebih luas.Termasuk di dalamnya kapasitas untuk melihat di bawah permukaan suatu diskursus, memahami ideologi dan agenda yang implisit maupun eksplisit di dalam setiap teks. Memakai teori-teori tentang keberaksaraan, Andersen berpendapat bahwa information literacy selalu berkaitan dengan pengorganisasian sosial, dan selalu ada bagian dari masyarakat yang lebih cepat menguasai kemampuan membaca dan menulis daripada yang lain. Akibatnya ada pembagian posisi sosial: mereka yang bisa membaca dan yang tidak. Itu sebabnya kondisi melek-informasi sama halnya dengan kemampuan membaca-menulis, yaitu bukan hanya kemampuan teknis yang netral, melainkan kemampuan yang terkait dengan keseluruhan aktivitas umat manusia.
________________________________________
[1] Dikenal dengan istilah ‘pendekatan Cartes’ (Cartesian Approach) yaitu pendidikan yang berdasarkan pandangan bahwa proses belajar dianggap berhasil jika ada perubahan keadaan mental dari bodoh menjadi pintar.
[2] Teori tentang public sphere menjelaskan bagaimana berbagai komunikasi berkembang dan digunakan di dalam pengaturan sosial-ideologi di berbagai belahan dan wilayah masyarakat. Demikian pula jenis dan fungsi dokumen di masyarakat ikut menentukan bagaimana cara kita mencarinya. Dengan kata lain, mencari dokumen sama dengan berurusan dengan cara pengorganisasian sosial tertentu. Teori public sphere adalah tentang perkembangan masyarakat modern yang menekankan peran berbagai media komunikasi dalam pengaturan dan transformasi masyarakat moderen, dalam pembentukan opini publik dan bagaimana semua ini berkaitan dengan moda (mode) produksi kapitalis. Jadi, teori public sphere juga dapat dipakai untuk teori tentang pengorganisasian dokumen dan pengetahuan di masyarakat modern.