Oleh: Wahid Nashihuddin

Sumber : http://pustaka1987.wordpress.com/2010/08/31/kebijakan-hak-cipta-dalam-digitalisasi-koleksi-2/

Kebijakan yang dimaksud adalah pemberian toleransi dari produk hukum yang berupa aturan disiplin dan sanksi yang tegas (misalnya UU hak cipta) terhadap suatu kegiatan aktivitas lembaga tertentu (misalnya lembaga pusat dokumentasi, perpustakaan, dan informasi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebatas ranah kewajaran . Bagi perpustakaan, setiap aktivitas layanan informasinya harus diperhatikan, khususnya dalam proses  pengolahan maupun pangalih-mediaan dokumen.

Dalam konteks ini, UU tersebut sudah memberikan batasan dan syarat secara jelas dan tegas terhadap lembaga pengelola pusdokinfo, termasuk juga perpustakaan. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap koleksi yang didigitalkan terhadap pelanggaran hak cipta.

Dalam UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002,  istilah koleksi disebut dengan ciptaan. Penulis menegaskan bahwa pemakaian istilah koleksi atau ciptaan dianggap sama maknanya yaitu setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 1 ayat 3). Sedangkan, koleksi digital diartikan sebagai karya cipta hasil pengalihwujudan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 point (l) UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bahwa:

“dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: karya terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampe, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

 

Dalam mengelola sumber-sumber koleksi digitalnya, khusunya karya hasil penelitian dan jurnal, hendaknya perpustakaan lebih memperhatikan empat prinsip tentang kaedah atau aturan digitalisasi seperti halnya yang dikatakan oleh Pendit (2007:166) yaitu privasi (kerahasiaan), akurasi (keaslian), properti (kepemilikan), dan keteraksesan informasi. Sebagai contoh dalam implementasi kaedah-kaedah tersebut, perpustakaan harus memperhatikan:

  1. Privasi, menyangkut kerahasiaan berarti masalah keamanan database koleksi digital, maka pada sistem jaringan perpustakaan digitalnya ditanami sistem keamanan (mosesax). Pihak perpustakaan juga memberikan batasan-batasan terhadap koleksi local content yang akan diakses, misalnya pengguna tidak dapat men-download file-nya. Tujuannya agar tidak terjadi penjiplakan atau pembajakan ciptaan digital secara besarbesaran.
  2. Properti, mengenai kewajiban serah karya cetak dan rekam yang sudah diserahkan ke perpustakaan adalah milik sepenuhnya perpustakaan, karena sudah ada kesepakatan atau lisensi di atas surat pernyataan terlebih dahulu.
  3. Akurasi atau keaslian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bahwa: “informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah”. Berdasarkan pasal tersebut, maka perpustakaan dalam mendigitalkan koleksi tetap mencantumkan identitas penulis aslinya, dan tugas perpustakaan hanya mempublikasikan informasi. Misalnya, untuk keaslian identitas si penulis, dalam setiap halaman koleksi digital di bagian footer diberi tanda copyrigth atau “©”. Sebagai contoh e-jurnal “Al-Jamiah”, di bagian footer-nya disisipkan identitas aslinya yaitu”Al- Jamiah: Journal of Islamic Studies”.
  4. Hak Akses, semua koleksi local content dapat diakses secara bebas dan dapat dibaca secara keseluruhan (full text). Akan tetapi, pengguna tidak dapat men-download file digital tersebut Mengenai aspek keaslian dari identitas si penulis karya digital

Asumsinya bahwa setiap ide,gagasan, maupun pikiran yang sudah tertuang dalam bentuk karya intelektual / koleksi adalah dilindungi hak cipta, baik itu berbentuk koleksi cetak (printed) maupun elektronik (digital). Sehingga agar aman dalam pelanggran hak cipta, perpustakaan harus menyiapkan beberapa perangkat atau peraturan terulis yang isinya memuat kesepakatan dan lisensi diantara kedua belah pihak.Dengan pernyataan bahwa setiap koleksi/informasi yang sudah diterima perpustakaan itu adalah hak prerogrratif perpustakaan untuk mengalihmediakan koleksinya ke bentuk apapun tanpa adanya komplain/protes dari si penulis karya. Pernyataan tertulis itu bisa dijadikan peraturan maupun kebijakan perpustakaan untuk melindungi setiap koleksi yang dikelolanya. Beberapa kebijakan yang diberikan perpustakaan dalam mengelola sumber daya digital antara lain peraturan deposit, trade-secrecy, copy left, dan doktin fair use.

 

1.  Peraturan Deposit

Menurut Sulistiyo-Basuki (1993:44), UU Deposit adalah undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit atau pencetak mengirimkan contoh terbitannya (biasanya dua eksemplar atau lebih) ke perpustakaan nasional atau perpustakaan lain yang ditunjuk. Tidak hanya koleksi tercetak saja yang diatur dalam peraturan tersebut, kini juga mewajibkan mengirimkan koleksi terekam seperti kaset, piringan hitam dan lembaran musik. Namun, dalam prakteknya istilah UU Deposit tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga perpustakaan, karena ketentuan dan peraturan normatifnya bersifat universal, dan itupun hanya berlaku untuk Perpustakaan Nasional. Padahal, di masing-masing jenis perpustakaan memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda, serta fungsi perpustakaan dalam melayankan informasinya juga berbeda. Termasuk juga bagi Perpustakaan Perguruan Tinggi, undang-undang tersebut sangat sulit untuk diterapkan. Dengan memiliki kebijakan khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat membuat dan mengeluarkan peraturan deposit, di mana memiliki konteks dan isi yang bersifat lokal dan kondisional.

Dengan kata lain bahwa peraturan deposit tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas perpustakaan dalam mengelola sumber-sumber informasinya. Peraturan deposit berisi kewajiban bagi pencipta dan sekaligus pengguna untuk menyerahkan karya ciptanya, baik karya cetak atau karya rekam sesuai dengan yang ditentukan oleh perpustakaan. Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber informasi unggulan pada perpustakaan dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, dengan peraturan deposit yang dibuat oleh perpustakaan akan memiliki kebijakan dan peraturan khusus, tanpa adanya penekanan dari hak cipta. Menurut Sulistiyo-Basuki (1993:111), ketika peraturan deposit dikaitkan dengan hak cipta maka dalam menggandakan ciptaan satu kopi harus memiliki izin terlebih dulu dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Kopi tersebut digunakan bukan untuk mencari untung, tetapi dibuat oleh perpustakaan untuk kepentingan umum, serta harus ada tanda copyright ”©” pada kopi ganda.
  2. Untuk karya yang tidak diterbitkan maka kopi tersebut berlaku sebagai kopi pelestarian atau sebagai substitusi bagi peminjaman ke luar perpustakaan.
  3. Kopi untuk menggantikan kopi asli yang hilang atau rusak, apabila perpustakaan tidak dapat memperoleh gantinya dengan harga wajar.
  4. Bagi artikel yang diperoleh dari perpustakaan lain maka kopi artikel tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan pribadi serta harus mencantumkan ketentuan hak cipta.

 

Terkait dengan pencantuman tanda copyright dari setiap karya, baik yang karya cetak maupun digital memiliki memiliki cara dan strategi yang khusus. Hakim (2009) mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga informasi atau perpustakaan dalam mendapatkan dan mencantumkan tanda copyright pada koleksi digital, yaitu:

  1. Perpustakaan dapat mengirimkan surat kepada pengarang, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya agar memberikan izin kepada perpustakaan mendigitalkan hasil karyanya.
  2. Perpustakaan sering mendapatkan sumbangan laporan penelitian, makalah atau publikasi lainnya. Perpustakaan dapat menyodorkan surat perjanjian yang berisi kesediaannya penyumbang memberikan izin kepada perpustakaan untuk mendigitalkan hasil penelitian atau makalah yang disumbangkan kepada perpustakaan. Di dalam surat perjanjian tersebut juga dimuat pernyataan bahwa perpustakaan akan ikut melindungi hak cipta dari pengarang bersangkutan.
  3. Perpustakaan juga dapat melengkapi koleksi digital perpustakaan dengan mencari koleksi digital berlabel open content di internet. Open content ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan suatu dokumen tanpa perlu takut akan hak cipta yang melekat didalamnya karena penulis atau pemilik hak cipta karya tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan hasil karnyanya.
  4. Perpustakaan harus menentukan standar file koleksi digital yang tidak memungkinkan orang untuk merubah isi dari koleksi digital. Standar file koleksi digital tersebut adalah file dalam format PDF. Stardar file jenis ini tidak memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan editing file sehingga keaslian file tersebut dapat terjaga.

2. Trade-Secrecy

Trade-secrecy adalah pembatasan akses informasi pada sebuah organisasi yang biasanya dilakukan dengan penandatanganan persetujuan sebelumnya. Jelasnya peraturan ini adalah suatu peraturan perjanjian tentang pembatasan hak akses organisasi perpustakaan dalam memanfaatkan hak milik intelektual orang lain. Beberapa cara umum digunakan dalam mengontrol hak cipta pada sebuah akses informasi dalam perpustakaan digital yaitu:

  1. Menyediakan formulir perjanjian antara lembaga dan penulis. Penulis harus menyetujui hasil karyanya dipublikasikan secara digital oleh perpustakaan sesuai dengan aturan dan perjanjian yang berlaku.
  2. Mengedit hasil karya dengan menambahkan informasi pencipta karya tersebut, sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan.
  3. Membatasi akses pengguna terhadap dokumentasi tertentu, misalnya file tertentu hanya bisa dibaca dan tidak bisa di-copy atau didownload (Suprihadi, 2005:4).

 

3. Copy Left

Selain perpustakaan harus memahami hak cipta sebagai landasan kebijakan pengikat informasi digitalnya, perpustakaan juga dapat mengembangkan copy left sebagai lawan dari copyright (hak cipta). Jika copyright umumnya digunakan untuk melarang penggunaan karya intelektual tanpa seizin dari pemegang hak ciptanya, maka copy left justru memastikan bahwa setiap orang yang memperkaya intelektual tersebut dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga meredistribusi baik karya yang asli atau karya turunannya. Dalam istilah copy left, si pencipta tidak menjelmakan hak ekonomisnya namun tetap menegakkan hak moralnya, yaitu hak pencantuman nama dalam ciptaannya.

Kandungan copy left yaitu sekumpulan lisensi yang diberikan pada setiap orang yang memiliki kopi suatu karya ilmiah untuk menjamin agar orang tersebut dapat menjalankan hak ekonomi atas karya tersebut (menggandakan, menyebarluaskan, memodifikasi) dengan syarat karya tersebut dan turunannya disebarkan dengan lisensi yang sama. Lisensi dalam copy left menjamin bahwa setiap pemilik dari kopi suatu karya digital dapat melakukan tiga hal yaitu menggunakannya tanpa pembatasan apapun, meredistribusikannya sebanyak apapun yang diinginkan, dan memodifikasinya dengan cara apapun yang dianggap memungkinkan (Pendit, 2007:168).

4. Doktrin Fair Use

Terdapat pengecualian bahwa ketentuan hukum mengenai hak cipta memungkinkan penggunaan suatu ciptaan tanpa seizin dari pemegang haknya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari sipencipta. Pengecualian tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku terhadap apa-apa yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Konsepsi pengecualian ini disebut dengan doktrin penggunaan yang wajar atau fair use doctrine (Pendit,2007:170).

Inti dari doktrin ini adalah bagaimana agar tindakan dalam pengelolaan karya intelektual tersebut memiliki dasar pembenaran berdasarkan doktrin fair use setelah ada izin untuk mangalihwujudkan dan menyiarkannya di layanan perpustakaan digital. Evans (2000:528), menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria ciptaan yang masuk dalam kategori peraturan doktrin fair use, antara lain:

  1. Ciptaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya, misalnya untuk pendidikan non-profit dan bukan untuk komersial.
  2. Bersifat mematuhi peraturan hak cipta.
  3. Jumlah dan substansi dari bagian ciptaan yang digunakan dalam hubungan kerja secara keseluruhan tetap berpedoman pada aturan hak cipta.
  4. Pengaruh dari penggunaan ciptaan diatas untuk membuka potensi dan nilai pasar yang baik.

Menurut Pendit (2007:170), terdapat beberapa bentuk pengecualian doktrin fair use terhadap koleksi digital juga diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002, yang mana menyatakan bahwa “sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan”, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bila:

  1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
  2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan ceramah, pertunjukan dan pementasan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta tidak memungut biaya yang merugikan pencipta.
  3. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
  4. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-semata untuk digunakan sendiri.

Referensi:

  • Basuki, Sulistiyo. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  • Basuki, Sulistiyo. 2008. Standardisasi Proses Digitalisasi Sumber-Sumber Informasi dan Peran Baru Para Profesional Informasi Dalam Era Perpustakaan Digital. Makalah untuk Pelatihan Digitalisasi Koleksi Perpustakaan: Akselerasi Perpustakaan
  • Evans, G. Edward. 2000. Developing Library and Information Center Collection: Fourth Edition. Colorado: Libraries Unlimited a Division of Greenwood Publishing Group. Inc.
  • Hozumi, Tamotsu. 2006. Asian Copyright Handbook: Buku Panduan Hak Cipta Asia. Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
  • Pendit,Putu Laxman.2007. Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Jakarta: CV. Sagung Seto.
  • Suprihadi, Eddy. Digitalisasi Informasi Karya Ilmiah dan Perlindungan Karya Intelektual (makalah). Disampaikan dalam seminar “Online Informasi Resource Sharing dan Digitalisasi Karya Ilmiah di Lingkungan Perguruan Tinggi”, Universitas Malang, tanggal 3 Oktober 2005.
  • Giri P, EM. 2008. Undang-Undang HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Visimedia.
  • Nahihuddin,Wahid.2009. Pengelolaan Koleksi Digital Menuru UU Hak Cipta;Studi Analisis di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (skripsi)